Yang diterima : Jilid 1 tata negara, perdata, dagang, pidana Jilid 2, Imigrasi/ kependudukan, agraria, perhubungan, perburuhan, perpajakan, administrasi Jilid 3 pedoman, topik, indeks.
Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya undang-undang. pada awalnya, yang termuat dalam pengertian negara hukum hanyalah keterikatan pemer…
IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden da…
buku ini membahas tentang pengelolaan dan penyelenggaraan keamanan didasari oleh beberapa prinsip keamanan merupakan persoalan seluruh masyarakat dan ia harus melibatkan setiap komponen dan potensi…
Buku ini merupakan tulisan yang dilansir dalam alur substansi yan gmerupakan perwujudan kontoversi pendapat dari para ahli hukum Indonesia yang selamaini belum terungkap secara transparan, relevan,…
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender dianggap sebagai suatu keniscayaan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Idealnya dapat terwujud kesetaraan untuk memperoleh akses, memi…
Yang diterima : 2000 (Bagian I, II, III, (bagian IV jilid 1, 2)), 2001 (Bagian I, II, III, (bagian IV jilid 1, 2)), 2002 (Bagian I, II, III, (bagian IV jilid 1, 2)), 2003 (Bagian I, II, III, (bagia…
Berbagai hambatan dan ancaman dan tindakan kekerasan dialamai oleh para pembela hak asasi manusia. Hal ini membuktikan masih lemahnya otoritas negara dalam melindungi para pembela HAM.