Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusya…
Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa NKRI adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 208 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 IND U
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
UUD Negara RI Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan dalam rangka penegakan hukum kead…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 36 hlm; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 IND U
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggot…
Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang pelaksanaannya berdasarkan UU 1945 perwujudan kedaulatan rakyat terse…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 216 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 IND U
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan P…
Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil d an makmur berdasarkan pancasila dan UUD RI tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 166 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 IND U
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara RI adalah negara hukum. prinsip negara hukum menjamin, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keb…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 64 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 IND U
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sak…
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana dalam mengungkap tindak pidana, dapat ditentukan dengan alat bukti yang ditangkap dan ditemukan dalam proses peradilan tersebut. salah satu bukti yang sah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 39 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 IND U
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbat…
Perseroan terbatas sebagai salah satu lembaga perekonomian sekaligus sebagai pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 173 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 IND U
Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI …
Negara RI Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan HAM. warga negara merupakan salah satu unsur…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 115 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 IND U
Legislasi Indonesia: Sistem Multipartai di Indonesia
Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daer…
- Edition
- Vol.5 No.1 Maret 2008
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 172 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 Ind J
Legislasi Indonesia; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Juni 2009
Dalam rangka melindungi lingkungan dan ekosistem pada umunya dari upaya pemanfaatan sumber daya alam agar dapat terjaga dengan baik, yaitu maka diperlukan adanya pengaturan yang jelas tentang kewaj…
- Edition
- Vol.6 No.2 juni 2009
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 427 hlm;25cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Pemilihan Langsung Kepala Daerah 2005
Pemilihan kepala daerah di Indonesia berkaitan dengan adanya sistem pemerintahan daerah sejak awal kemerdekaan pembentukan pemerintahan daerah sudah digagas sebagai implementasi dari konsep otonomi…
- Edition
- Vol.2 No.2 Juni 2005
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 172 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Lgislasi Indonesia: Hukuman Mati di Indonesia 2007
Permasalahan pidana mati seakan tidak pernah habis untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filoso…
- Edition
- Vol.4 No.4 Desember 2007
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 161 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Program Legislasi Nasional 2005
Program legislasi nasional yang telah disusun oleh DPR bersama dengan pemerintah. proglenas sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara …
- Edition
- Vol.2 No.1 Maret 2005
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 152 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Pemanasan Global 2009
Naiknya suhu bumi akan meningkatkan suhu permukaan laut. suhu bumi yang naik sebesar 1-3 derajat celcius akan mematikan kehidupan terumbu karang, menaikkan permukaan laut dan mengabrasi pantai pesi…
- Edition
- Vol.6 No.1 Maret 2009
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 209 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Kajian Teknis Peraturan Perundang-undangan 2009
Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan tatanan hukum antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat …
- Edition
- Vol.6 no.4 Desember 2009
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 571-727 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND P
Legislasi Indonesia: Pemerintah Daerah
Sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melal…
- Edition
- Vol.1 No.4 Desember 2004
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 126 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Informasi dan Transaksi Elektronik 2008
Perkembangan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan hampir disemua bidang. perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem inf…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 174 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Judicial Review
Mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang menangani perkara tertentu dalam rangka menjaga konstitusi, keberadaannya merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kerja DPR d…
- Edition
- Vol.1 No.3 November 2004
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 121 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-U…
DPD adalah salah satu dari lembaga negara yang dibentuk seiring dengan amandemen terhadap undang-undang dasar 1945. jurnal ini juga memuat rubrik antara lain sosialisasi rancangan RUU yang pada kes…
- Edition
- Vol.2 No.3 September 2005
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 191 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Kebijakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lembaga…
Kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan. lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam mendorong perkembangan ekonomi. cepat atau lambatnya gerak maju ekonomi suatu …
- Edition
- Vol.3 No.3 September 2006
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 179 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography