Komisi Kebenaran dan Jender : Prinsip, Kebijakan, dan Prosedur

Dalam perjalanan untuk memperjuangkan pertanggungjawaban, kami sangat menyadari bahwa persoalan mengintegrasikan perspektif jender ke dalam advokasi keadilan transisi merupakan perdebatan yang masi…

Penanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak

Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan dicegah perluasannya, dikarenakan kasus ini telah mencakup daerah Nasional. Peran penegak hukum melalui pihak k…

Analisa Kebijakan dan Program Penanggulangan Perdagangan Orang dan Penularan …

Perdagangan orang dan epidemi HIV, mewakili dua ancaman yang paling banyak mendesak di Asia Tenggara terkait dengan perlindungan manusia di wilayah ini, mengingat semakin meningkatnya jumlah peremp…

Metode Pembelajaran Hak Asasi Manusia: Panduan Praktis bagi Pengajar HAM di P…

Tujuan penerbitan buku panduan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran HAM di pendidikan tinggi hukum khususnya meningkatkan kualitas metode pembelajaran dan penyediaan materi HAM secar…

Menapak Kepemimpinan Gerakan Perempuan

Fase mengajak, adalah tahapan memulai proses membangun persepsi tentang diri dan organisasi, yaitu bagaimana perempuan mendefinisikan dirinya dan mendefinisikan keberadaan organisasi. Organisasi te…

Himpunan Peraturan Perundang Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi …

Syariat Islam yang dicanangkan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423 hijriyah adalah Syariat Islam secara kaffah ( menyeluruh/ sempurna ). Timbul pertanyaan mengapa harus ditambah kata-…

Creeping Criminalisation Mapping of Indonesia's National Laws and Religionl R…

Creefing Criminalisation highlight that the regional regulation (at province, district and city levels) examined for this report do not fall in line with national laws, contravene the Indonesian Co…

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ….. Tahun ….. Tentang Ki…

Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usah…

Anak perempuanku pengantinku : kado cinta pernikahan arin dan ali

Apapun keadaannya, orang tya pada umumnya pasti merasa galau ketika hendak melepas anak untuk berumah tangga. Kegalauan itulah yang dicoba diuraikan dengan berbagai gagasan dan perspektif. Rumitnya…

TRANSFORMASI YANG TERTUNDA: TEMUAN PEMANTAUAN BERPERSPEKTIF KEADILAN GENDER P…

Dalam konteks Indonesia, praktik mengenai keadilan restoratif sebetulnya merupakan wujud dari hukum adat yang sudah mengakar kuat di lembaga-lembaga adat. Namun secara normatif, dimasukkan ke dalam…

Seri Dokumen Kunci 17. LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI: Komisi Nasional Anti Keke…

Tinjauan berkala di tetapkan dalam sidang umum PBB pada maret 2006 melalui resolusi PBB pada maret 2006 melalui resolusi 60/251 dan merupakan siklus 4,5 tahunan . Tinjauan periodic pertama dilakuka…

Membangun Pemilu Nirkekerasan Berbasis Gender: Sebuah Panduan Pemantauan

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi politik perempuan. Indonesia telah mengakui hak politik perempuan sejak diratifikasinya Konvensi tentan…

Anggaran Negara Yang Melibatkan Rakyat

Edition

1

ISBN/ISSN

979-95911-8-X

Collation

88 hlm; 19 cm

Series Title

-

Call Number

320 BAK A

Keluarga Petualang

Indonesia memilki modal sosial toleransi yang kuat. namun sayang, berbagai kajian dan pemantauan memang menunjukkan bahwa intoleransi di Indonesia semakin menguat. dan ternyata intoleransi juga tel…

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Berkeadilan Dalam Rangka Memperkuk…

Didalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara p…

Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangk…

Pembagian mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan n…

Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat Dalam Kerangka Kesatuan Bangsa

Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang dilaksanakan dalam batas-batas kehidupan bersama yang ditentukan oleh hukum. hukum menjadi standar minimum yang harus dipenuhi agar tatanan ke…

Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa

Produk hukum daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan keputusan yang dibentuk oleh badan/penjabat tata usaha negara pada tingkat daerah, ji…

Ringkasan Eksekutif: Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat Dalam K…

Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang dilaksanakan dalam batas-batas kehidupan bersama yang ditentukan oleh hukum. hukum menjadi standar minimum yang harus dipenuhi agar tatanan ke…

Ringkasan Eksekutif: Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Dalam Men…

Gagasan mewujudkan kesatuan bangsa sesungguhnya telah dikemukakan pada maksud asli sila persatuan indonesia dalam pancasila dan dituangkan pada praktik ketatanegaraan sejak pembentukan dan pelaksan…