Buku Menemukan Kembali Indonesia: Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu mengangkat kisah dan refleksi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang berjuang untuk mendapatkan penga…
Setiap kali ada berita tentang perempuan yang dibunuh, hati kita seringkali tersergap duka dan terbit pertanyaan, “Mengapa ini terjadi?” Lalu, terbersit bagaimana kita sebagai penyampai berita …
Krisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, namun merupakan krisis multidimensi yang mengubah kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan komunitas. Dampaknya paling berat irasakan oleh …
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum nasional yang mengatur pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak anak sebagai bagian dari …
“Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI” merupakan kumpulan materi visual yang disusun untuk mendukung program sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar N…
Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur pencegahan, penindakan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang ini menetap…
Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Buku ini memu…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal merupakan karya rujukan yang memuat teks KUHP disertai penjelasan dan analisis atas setiap pasal secara s…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 001–002/PUU-III/2005 membahas pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengatur kerangka kebijakan dan mekanisme nasional dalam mengimplementasika…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur penyelenggaraan pem…
Buku Pokok-pokok Usul Perubahan Kelima: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membahas gagasan dan landasan pemikiran untuk melakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945. Pembahas…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kedudukan,…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme penyelesaian utang-piutang ketika debitur tidak mampu memenuhi ke…
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan instrumen regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur etika penyiaran dan kualitas isi program…
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membahas permohonan uji materiil atas ketentuan-ke…
Rekomendasi Kebijakan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) memuat analisis kritis terhadap materi dan arah pembaruan hukum pidana nasional yang diusulkan dalam R-KUHP. Dokume…
Instrumen HAM Nasional 2015 memuat kumpulan perangkat hukum dan kebijakan nasional yang menjadi dasar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Publikasi ini mengura…
Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kompilasi regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, struktur, serta tata kerja Ma…
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur penguatan peran dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjamin perlindungan, bantuan, da…