TRANSFORMASI YANG TERTUNDA: TEMUAN PEMANTAUAN BERPERSPEKTIF KEADILAN GENDER P…

Dalam konteks Indonesia, praktik mengenai keadilan restoratif sebetulnya merupakan wujud dari hukum adat yang sudah mengakar kuat di lembaga-lembaga adat. Namun secara normatif, dimasukkan ke dalam…

Seri Dokumen Kunci 17. LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI: Komisi Nasional Anti Keke…

Tinjauan berkala di tetapkan dalam sidang umum PBB pada maret 2006 melalui resolusi PBB pada maret 2006 melalui resolusi 60/251 dan merupakan siklus 4,5 tahunan . Tinjauan periodic pertama dilakuka…

Membangun Pemilu Nirkekerasan Berbasis Gender: Sebuah Panduan Pemantauan

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi politik perempuan. Indonesia telah mengakui hak politik perempuan sejak diratifikasinya Konvensi tentan…

Anggaran Negara Yang Melibatkan Rakyat

Edition

1

ISBN/ISSN

979-95911-8-X

Collation

88 hlm; 19 cm

Series Title

-

Call Number

320 BAK A

Keluarga Petualang

Indonesia memilki modal sosial toleransi yang kuat. namun sayang, berbagai kajian dan pemantauan memang menunjukkan bahwa intoleransi di Indonesia semakin menguat. dan ternyata intoleransi juga tel…

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Berkeadilan Dalam Rangka Memperkuk…

Didalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara p…

Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangk…

Pembagian mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan n…

Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat Dalam Kerangka Kesatuan Bangsa

Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang dilaksanakan dalam batas-batas kehidupan bersama yang ditentukan oleh hukum. hukum menjadi standar minimum yang harus dipenuhi agar tatanan ke…

Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa

Produk hukum daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan keputusan yang dibentuk oleh badan/penjabat tata usaha negara pada tingkat daerah, ji…

Ringkasan Eksekutif: Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat Dalam K…

Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang dilaksanakan dalam batas-batas kehidupan bersama yang ditentukan oleh hukum. hukum menjadi standar minimum yang harus dipenuhi agar tatanan ke…

Ringkasan Eksekutif: Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Dalam Men…

Gagasan mewujudkan kesatuan bangsa sesungguhnya telah dikemukakan pada maksud asli sila persatuan indonesia dalam pancasila dan dituangkan pada praktik ketatanegaraan sejak pembentukan dan pelaksan…

Ringkasan Eksekutif: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Berkeadilan D…

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dikaji ulang dikarenakan beberapa alasan. pertama, undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan…

Ringkasan Eksekutif: Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan…

Pembahasan mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan …

TOOLKIT GENDER dan RSK : Reformasi Parlementer Atas Sektor Keamanan dan Gende…

Tool ini berusaha menyoroti pentingnya pengawasan parlementer atas sektor keamanan dan manfaat yang diperoleh anggota parlemen dari pemasukan perspektif gender kedalam program kerja mereka.

TOOLKIT GENDER dan RSK : Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender (To…

Tool ini dirancang sebagai sumber daya bagi staf yang bertanggung jawab memprakarsai proses pembuatan kebijakan keamanan dilembaga eksekutif pemerintahan, termasuk staf yang bertanggung jawab meran…

TOOLKIT GENDER dan RSK : Reformasi Peradilan dan Gender (Tool 5)

tool ini ditunjukan pada personel yang bertanggung jawab aats reformasi peradilan didalam para pemerintah negara, organisasi dan lembaga internasional dan regional serta para donor. para anggota pa…

TOOLKIT GENDER dan RSK : Reformasi Pemasyarakatan dan Gender (Tool 5)

tentang reformasi pemasyarakatan dan gender memberikan panduan tentang penanggapan terhadap isu-isu gender didalam sistem sistem lembaga pemasyarakatan

TOOLKIT GENDER dan RSK : Reformasi Pertahanan dan Gender (Tool 3)

Tool ini bertujuan memberikan pemahaman tentang hubungan antara gender dan struktur pertahanan dan menyoroti beberapa langkah praktis yang dapat diambil untuk mentransformasikan sektor pertahanan m…

TOOLKIT GENDER dan RSK : Reformasi Kepolisian dan Gender (Tool 2)

Reformasi kepolisian dan gender yang berikut ini berfokus pada pentingnya penguatan kemampuan kepolisian dalam memahami dan menangani kebutuhan keamanan yang berbeda dari seluruh penduduk (yang men…

TOOLKIT GENDER dan RSK : Reformasi Sektor Keamanan dan Gender (Tool 1)

Reformasi sektor keamanan semakin diprioritaskan oleh banyak pemerintah, dan dalam agenda komunitas-komunitas pembangunan, perdamaian dan keamanan internasional. RSK membuka jendela kemungkinan unt…