Laporan magang universitas Tarumanagara dengan judul Aktivitas Tim Komunikasi Komnas Perempuan Dalam Mempertahankan Citranya tahun 2016
Diskriminasi berbasis jender merupakan salah satu modus operandi penyalahgunaan kekuasaan/korupsi, dengan menggunakan sarana paling efektif bentukan budaya patriarki yaitu status perkawinan perempu…
Komnas Perempuan dan Tiki Jaringan pembela HAM perempuan Papua (selanjutnya disebut Tiki) memulai suatu proses “menyiapkan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua ti…
Laporan Komnas Perempuan Tahun 2010 ini merupakan laporan pertama kinerja Komisioner Periode 2010-2014. Prinsip kerja Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM (National Human Rights Institutio…
Dokumen kebijakan dan prosedur sistem teknologi informasi komnas perempuan ini disusun sebagai panduan pengguna dalam komnas perempuan dalam memanfaatkan sumber daya teknologi informasi di lingkung…
Kekerasan seksual di ranah komunitas (termasuk di Perguruan Tinggi) selalu mendominasi dibandingkan kekerasan lainnya. Hal ini dikarenakan salah satunya belum ada payung hukum yang komphrehensif da…
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2012 memuat informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh sejumlah lembaga mitra pengada layanan di hampir semua…
Catatan tahunan 2009 ini merupakan kompilasi catatan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam tahun 2008 (periode Januari sampai dengan Desember). Seperti biasanya, data catatan tahunan ini …
Menurut Pengamatan dan Penelusuran penulis,Kerusuhan Mei 1998 adalah hasil rekayasa dari pihak-pihak yang memanfaatkan krisis eonomi dan kondisi sosial politik yang rawan,serta sentimen rasial yan…
Modul pelatihan yang ada di hadapan Anda ini adalah Manual Pelatihan HAM Berperspektif Gender (HAM-BG). Manual ini tidak disebut sebagai Modul Hak Asasi Perempuan karena pada dasarnya hak perempuan…
Laporan ini menyingkap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan pengungsi sehari-harinya, baik dipicu oleh buruknya fasilitasi di pengungsian, pemiskinan pengungsian,…
Buku ini ditulis sebagai kesimpulan dari sepuluh tahun pertama keberadaan dan kerja Komnas Perempuan. Bukan kebetulan bahwa sepuluh tahun ini sejalan dengan sepuluh tahun upaya pembaruan Indonesia.…
Pada Agustus 2009 jumlah anggota forum belajar mencapai 107 lembaga, dari komposisi, organisasi masyarakat 53 % dan instansi pemerintah 47 %. Tahun 2003 KomnasPerempuan juga memfasilitasi training…
Hukum bagi perempuan dengan demikian tidak hanya berupa peraturan semata, melainkan menyangkut sebuah sistem hukum meliputi subtansi, struktur, dan kultur hukum. Sistem hukum yang tidak berkeadilan…
Otonomi daerah adalah salah satu alat utama desentralisasi di masa reformasi. Model ini mempunyai peluang untuk menghadirkan kebijakan yang semakin berpihak pada warga. Sayangnya, Komnas Perempuan …
Penelitian Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia ini mulai dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Fokus perhatian dari penelitian ini adalah bahwa seksualitas…
Daftar inventaris masalah RUU tentang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga versi Badan Legislatif DPR-RI
UUD HAM 1999 - UU RI No. 39 Th. 1999 dilengkapi dengan Keppres RI No. 50 Th, 1993, UU RI No. 05 Th. 1998, Keppres RI No. 181 Th. 1998
Upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan memerlukan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkesinambungan, baik dari sisi pencegahan, pendampingan dan pemulihan korban maupun penegaka…
Konflik-konflik keluarga, sosial, politik dan ekonomi yang terjadi berulang kali di Indonesia menggugah negara dan berbagai komunitas masyarakat untuk membangun strategi pencegahan dan penanganan k…