Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional…
Otonomi daerah adalah salah satu alat utama desentralisasi di masa reformasi. Model ini mempunyai peluang untuk menghadirkan kebijakan yang semakin berpihak pada warga. Sayangnya, Komnas Perempuan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-330-008-2
- Collation
- 226 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Yen P
EKSAMINASI PUBLIK: Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Terkait Permoho…
Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 102 hlm, 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- KP 370 MAD h
Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan…
Komnas Perempuan, pada tahun 2012 melakukan kajian mendalam tentang peradilan terbuka di Mahkamah Agung dengan melibatkan Asfinawati sebagai Peneliti dan Penulis. Dalam proses kajian kertas kerja i…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 33 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- KP III ASF m
Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 16 P/HUM/2006 dan…
Judicial Review dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan permohonannya kepada Mahkamah Agung oleh masyarakat telah ditolak dan dinyatakan bahwa keduanya tetap berlaku. Pada Perda Tangerang, putus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-26-7584-9
- Collation
- 116 hlm; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- KP III YEN h
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography