Text
Dalam Bayang Parsialisme : Uji Cermat Tuntas Keterpaduan Layanan dalam Kebijakan Daerah untuk Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan
Komnas Perempuan memandang kebijakan layanan bagi korban kekerasan adalah kebijakan yang bersifat kondusif terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya untuk hak atas rasa aman, hak atas kehidupan yang sejahtera, atas keadilan dan untuk bebas dari diskriminasi atas dasar apapun. Namun, seberapa jauh daya dari kebijakan ini membangun sistem yang komprehensif dalam memenuhi kebutuhan korban yang beragam, multi aspek dan multi dimensional? Bagaimana pengaturan yang disusun untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan akses pada proses hukum berkeadilan dalam pemeriksaan/penyelidikan, penuntutan dan dalam persidangan? Bagaimana pengaturan tentang dukungan bagi pemulihan korban? Apakah ada pengaturan pada konteks-konteks khusus yang membutuhkan pendekatan yang berbeda agar layanan ini dapat diakses dan menghasilkan manfaat bagi korban? Bagaimana pula dengan ketangkasan dalam memastikan pencegahan dan ketidakberulangan? Hasil kajian inilah yang dihadapkan dapat memberikan 4 | P a g e informasi atas pertanyaan tersebut, menyusun gambaran yang lebih tepat mengenai ragam sebaran kebijakan terkait muatan yang dikandungnya dan konsekuensinya pada daya penyelenggaraan layanan terpadu.
KP VII.1.0000023 | KP VII.1 YEN d | Perpustakaan Komnas Perempuan (Perpustakaan Komnas Perempuan) | Available |
No other version available