Dalam konteks Indonesia, praktik mengenai keadilan restoratif sebetulnya merupakan wujud dari hukum adat yang sudah mengakar kuat di lembaga-lembaga adat. Namun secara normatif, dimasukkan ke dalam…
Tinjauan berkala di tetapkan dalam sidang umum PBB pada maret 2006 melalui resolusi PBB pada maret 2006 melalui resolusi 60/251 dan merupakan siklus 4,5 tahunan . Tinjauan periodic pertama dilakuka…
Otonomi daerah adalah salah satu alat utama desentralisasi di masa reformasi. Model ini mempunyai peluang untuk menghadirkan kebijakan yang semakin berpihak pada warga. Sayangnya, Komnas Perempuan …
Penelitian Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia ini mulai dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Fokus perhatian dari penelitian ini adalah bahwa seksualitas…
Ketiadaan pengakuan. Status informalitas pekerjaan. Upah yang tidak sepadan.Terhambatnya akses untuk jaminan sosial. Sulitnya berserikat. Semuanya adalah tantangan yang masih perlu dihadapi para pe…
Komnas Perempuan memandang kebijakan layanan bagi korban kekerasan adalah kebijakan yang bersifat kondusif terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya untuk hak atas rasa aman…
Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi akses layanan bagi perempuan korban dan pendamping dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Menyikapi kondisi tersebut Komnas Perempuan telah melakukan kaj…
Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaa…
Penelitian ini menemukan bahwa dampak pelaksanaan mekanisme alternatif, walaupun pada awalnya terjadi atas permintaan korban, tidak menguntungkan korban melainkan lebih menguntungkan pelaku dan apa…
Komnas Perempuan menggagas sebuah kajian tentang bagaimana peran KPI dalam pengawasan muatan siaran terkait isu kekerasan seksual dilaksanakan. Kajian ini juga menjadi salah satu langkah Komnas Per…
Penelitian Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornograϐi di Indonesia ini mulai dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Fokus perhatian dari penelitian ini adalah bahwa seksualita…
Kajian yang dilakukan menunjukkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai kebijakan kunci dalam penanganan pandemi, menjadi konteks yang mempengaruhi narasi kerentanan perempuan …
Ada 9 faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan dan gender ini dapat terus berlangsung, yaitu (a) adanya produk hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi penghayat…
Dalam konteks masih banyaknya warga negara yang sulit untuk memperoleh hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Konstitusi di dalam pasal-pasal Hak Asasi Manusia, maka gagasan pengaduan konstitusion…
Komnas Perempuan, pada tahun 2012 melakukan kajian mendalam tentang peradilan terbuka di Mahkamah Agung dengan melibatkan Asfinawati sebagai Peneliti dan Penulis. Dalam proses kajian kertas kerja i…
Judicial Review dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan permohonannya kepada Mahkamah Agung oleh masyarakat telah ditolak dan dinyatakan bahwa keduanya tetap berlaku. Pada Perda Tangerang, putus…
Komnas Perempuan kemudian mengambil inisiatif mengembangkan sebuah pedoman pendokumentasian yang komperhensif. Rancangan awal pedoman pendokumentasian ini disusun oleh Komnas Perempuan dan kemudian…
Secara global, korban perdagangan manusia beragam mulai dari perempuan, laki-laki, remaja, anak perempuan hingga bayi. Namun perempuan masih menempati jumlah dengan porsi terbesar sebagai korban tr…