Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi politik perempuan. Indonesia telah mengakui hak politik perempuan sejak diratifikasinya Konvensi tentan…
Secara detail Komnas Perempuan menginisiasi perumusan rekomendasi kebijakan alokasi anggaran dalam penyikapan kekerasan berbasis gender dalam konteks bencana. Hal ini merupakan komitmen kuat Komnas…
Secara berurutan modul ini disusun mengikuti empat alur utama pertama masa pengenalan yang fokus pada upaya membangun rasa saling percaya dan mengumpulkan harapan. kedua fokus pada penguatan perspe…
Modul ini dibagi menjadi menjadi bagian utama. Bagian pertama fokus pada pembahasan tentang pendekatan keamanan insani dan keadilan gender dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempu…
Praktik diskriminasi yang tidak muncul dalam konflik dapat berwujud kebijakan negara atau kebijakan perusahaan dan organisasi. Contohnya, seseorang tidak bisa dipromosikan pangkat atau jabatann…
nan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol), dan aturan hukum lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama. Kami berharap buku saku ini dapat digunakan oleh paralegal di komunitas agama m…
Buku saku ini disusun bersumber pada hak ataskebebasan beragama sebagaimana dirumuskandalam pasal 18 Kovenan Internasional Hak-HakSipol (Undang-Undang No. 12 Tahun 2005),Komentar Umum…
Buku saku paralegal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh komunitas agama minoritas di dalam kehidupan seharihari. (ILRC) melihat Para penulis mencoba menyajikan pemaham…
Buku ini terbagi menjadi 3 bagian, bagian pertama "Perempuan dalam dunia patriarki" yang membahas bagaimana posisi perempuan ditempatkan dalam masyarakat. Kedua "Perempuan dalam belenggu kekerasan"…
Tujuan penerbitan buku panduan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran HAM di pendidikan tinggi hukum khususnya meningkatkan kualitas metode pembelajaran dan penyediaan materi HAM secar…
Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, …
Ruang siber yang berkembang secara revolutif selayaknya pisau bermata dua. Kemajuan tehnologi informasi dan komunikasi hingga berbagi data dan pengetahuan memberikan aspek positif bagi pemenuhan ha…
Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas sudah relatif lama menjadi kepedulian Komnas Perempuan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) K…
Konsep SPPT-PKKTP dibangun tidak lepas dari kelemahan KUHAP yang belum menyeimbangkan antara kepentingan korban dengan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Evaluasi peraturan perundang-undanga…
Mafia merupakan kata yang tidak asing lagi dan cukup populer sejak awal tahun 2009. Secara harfiah mafia berarti perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (criminal)[2]. Perkumpulan ter…
Pemantauan kasus-kasus ujaran berupa hasutan untuk terjadinya kekerasan, diskriminasi dan permusuhan, dan penodaan agama merupakan sesuatu yang penting. Hampir setiap tahun terjadi kasus-kasus peno…
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) menyusun laporan pemantauan kasus-kasus penodaan agama dan ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan. Laporan ini merupa…
Pendekatan pembangunan yang tidak memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pembangunan di Indonesia. pendeka…