Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global membahas bagaimana perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi global mempengaruhi relasi intim dan praktik seksual masyarakat kontemporer. Buku ini meny…
Buku Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia mengkaji hubungan antara regulasi seksualitas dan dinamika demokrasi melalui analisis mendalam terhadap proses lahirnya U…
Kembalinya Kedaulatan Rakyat: Pandangan terhadap Perubahan UUD RI Tahun 1945 merupakan kajian kritis mengenai proses dan implikasi amandemen konstitusi yang mengubah struktur ketatanegaraan Indones…
Buku Ketetapan-Ketetapan MPR 1999: 9 Ketetapan MPR menguraikan secara rinci isi, latar belakang, dan implikasi dari sembilan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditetapkan pada tahu…
RUU Rahasia Negara: Ancaman bagi Demokrasi mengkaji secara kritis rancangan undang-undang yang berpotensi memberikan kewenangan luas kepada pemerintah dalam menentukan, mengklasifikasikan, dan menu…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi dan pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperku…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan landasan hukum nasional mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sebagai perwujudan prinsip kem…
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata cara, asas, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, peng…
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai wujud kedaulatan ra…
Buku ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 atas pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan menguraikan latar belakang …
Buku ini mengulas secara kritis perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), dengan menegaskan bahwa regulasi moral melalui legislasi tidak otomatis membawa m…
Buku ini menganalisis politik hukum di balik upaya pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) atau konsep wajib militer sebagaimana dirumuskan dalam RUU KCPN. Melalui kajian normatif, h…
Dokumen ini berisi pidato resmi Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memuat laporan kinerja pemerintahan, evaluasi capaian pemban…
Buku ini merangkum gagasan, kritik, dan rekomendasi masyarakat sipil yang dihimpun melalui semiloka nasional terkait rancangan perubahan UUD 1945 pada masa awal reformasi. Naskah akademis yang disu…
Buku Memorandum DPR dan SI MPR: Sebuah Wacana Supremasi Hukum mengkaji perkembangan mekanisme memorandum yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rak…
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 merupakan landasan konstitusional yang mengatur peninjauan komprehensif terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS …
Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…
Dokumen ini memuat perubahan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, s…
Buku “Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia” merupakan panduan komprehensif yang diranc…
Buku Caleg, Selebritas, Kekerasan & Korupsi: Menelusuri Tanda dalam Dinamika Bahaya mengupas fenomena politik kontemporer di Indonesia yang ditandai oleh maraknya selebritas menjadi calon legislati…