Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan landasan hukum yang mengatur upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan terhadap berbagai bentuk …
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana Indonesia yang mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta sanksi yang dikenakan. KUHP mem…
Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1997 (UU No. 28/1997) mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang …
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Buku ini membahas mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta berbagai strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor pemerintahan.…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional sebagai upaya meningkatkan derajat …
Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2004 (UU No. 23/2004) merupakan landasan hukum penting yang bertujuan mencegah, melindungi, dan menangani tindak kekerasan yang terjadi …
Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 merupakan dua regulasi fundamental yang membentuk kerangka perlindungan, penegakan, dan …
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak beserta peraturan pendukungnya, termasuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 4 Tahun 1979 t…
Buku ini memuat ketentuan lengkap mengenai hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan dasar nasional penyelenggaraan …
Buku 4 Undang-Undang tentang Hukum terbitan Asa Mandiri menyajikan kumpulan peraturan perundang-undangan penting di bidang hukum yang menjadi rujukan dasar bagi praktisi, akademisi, mahasiswa hukum…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disusun sebagai upaya negara untuk mengatur, mencegah, dan menindak produksi, penyebarluasan, serta penggunaan materi bermuat…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan regulasi yang mengatur pencegahan dan pemberantasan produksi, penyebaran, serta penggunaan materi bermuatan pornogr…
UUD 1945 setelah Amandemen Keempat Tahun 2002 dan GBHN (TAP MPR No. IV/MPR/1999) 1999–2004 merupakan kompilasi yang menyajikan perubahan fundamental dalam struktur konstitusi Indonesia pascarefor…
Buku Saku Undang-Undang 1999: Partai Politik, Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD merupakan ringkasan regulasi yang mengatur landasan hukum penyelenggaraan kehidupan politik da…
Buku Saku untuk Sosialisasi tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan panduan ringkas yang dirancang untuk memudahkan masyarakat, apara…
Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya merupakan kompilasi…