Pembagian mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan n…
Pembahasan mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan …
Arah pengembangan wilayah tahun 2014 didasarkan pada arahan RPJMN 2010-2014 yaitu berdasarkan 7 wilayah pembangunan yaitu sumatera, jawa bali, kalimantan, sulawesi, Nusa tenggara, maluku dan papua.
Pembangunan berkelanjutan merupakan perwujudan proses pembangunan yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun dimasa mendatang. dalam mewujudkan keberlanjutan tersebut, diperlukan tiga…
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 dan berdasarkan pancasila. pencap…
RKP tahun 2013 buku III pembangunan berdimensi kewilayahan, sebagai salah satu instrumen sinergi pusat dan daerah dan antardaerah merupakan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan dilak…
Ditengah situasi global yang tidak pasti, indonesia terus mencapai kemajuan diberbagai bidang. pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan terus di dorong pada empat jalur (track) yaitu pro pertu…
tahun 2022 telah memasuki delapan tahun joko widodo menjadi presiden indonesia. dalam kurun waktu yang sama, presiden joko widodo tidak menyentuh akar konflik di tanah papua. sebaliknya presiden be…
Modul ini merupakan panduan pelatihan yang berisi materi-materi peningkatan kapasitas untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi pencandu dan korb…
Berita kasus kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga, sudah menjadi menu sehari-hari baik di media koran maupun televisi. dari segi kuantitas, jumlah kasus kekerasan terhadap perem…
Edisi 132 buletin Bina Desa mempunyai fokus utama pada kreatifitas di desa, yaitu suatu istilah baru Nalungtik Lembur Kuring (NLK), yang jika diartikan meneliti desa saya sendiri. NLK adalah suatu …
Sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melal…
UU no 24 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan penyelenggaraan musrenbang dalam penyusunan RKP. musrenbang adalah wahana untuk mempertemukan hasil perencanaan tek…
Merespon penyebaran virus pneumonia wuhan yang banyak menelan korban jiwa dan mengkhawatirkan masyarakat indonesia, pemerintah indonesia melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan virus cor…
Kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga saat ini masih menjadi salah satu problem utama HAM di Indonesia. Merujuk pada rekomendasi yang disampaikan oleh dewan HAM PBB tahun 2014, salah satu reko…
UU desa bertujuan untuk menstrukturkan ulang posisi/kedudukan desa dalam bangunan tatanegara Indonesia, juga hubungan antara warga negara, desa dan negara. UU ini diantaranya bertujuan untuk memban…
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2013 jumlah penderita gangguan jiwa kini tidak bisa lagi diremehkan dan diabaikan. Pemasungan terhadap orang yang didu…
Dalam sejarah di Indonesia, pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat telah dilakukan untuk pertama kalinya setelah dikeluarkanya UU No. 26 Tahun 2000, 28 Nopember 2000. pemb…
Majalan Layanan Publik edisi LI (51) mengungkapkan hal-hal terkait dengan struktur organisasi eselon I pada 13 kementerian "baru" tersebut sebagai laporan utama. Selain itu, kami mengangkat masalah…
Buku ini mencoba mengaitkan inisiatif pemberdayaan perempuan dalam menghadapi pertarungan antara politisasi islam, budaya patriarki dan demokratisasi yang sering terjadi.