Tool ini dirancang sebagai sumber daya bagi organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pengawasan sektor keamanan, serta OMS yang ingin memainka peran lebih aktif dalam pengawasan ini.
Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk Masyarakat Sipil
Masalah perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Untuk itu setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun karena batas terluar wil…
Sejumlah besar Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/ CSO – Civil Society Organisation) (termasuk LSM, kelompok lobi, penekan, dan hak asasi manusia, partai politik, profesional, advokasi atau asosia…
Masyarakat sipil memiliki peranan yang tidak bisa dikesampingkan dalam reformasi sektor keamanan di Indonesia maupun di negara-negara lain yang melakukan reformasi sektor keamanan di era pasca Pe…
Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dala…
Reformasi Sektor Keamanan (RSK) atau Security Sector Reform (SSR) merupakan sebuah konsep untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara sejalan dengan prinsip demokrasi, profesi…
Sebagai catatan kritis, Menolak Matinya Intelektualisme dan satu buku lain yang diterbitkan bersamaan oleh penerbit yang sama—Pergulatan Intelektual Membela Demokrasi: Setangkai Kesaksian Sosok A…
Minim sekali pengakuan pemerintah atas keberadaan MHA dan hak-hak atas wilayahnya, termasuk hutan adatnya, dalam wilayah-wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan tersebut. Pemerintah juga member…
harapan begitu tinggi ketika jokowi terpilih sebagai sosok pemimpin sipil dengan visi nawacita yang menjadi kampanyenya membuat banyak orang terbuai. dibawah kepemimpinanya, kosolidasi demokrasi pa…
Konsep dasar buku ini sesungguhnya tidak sekedar mengumpulkan alamat bagi organisasi sosial supaya mempercepat staff organisasi mencari alamat belaka. konsep dasar penyusunan buku ini justru menyed…
Pemerintah terkesan mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Menyusul semakin maraknya kasus perampasan tanah ulayat yang berujung kekerasan dan kriminalisasi. Dan konflik tersebut berd…
Seri manual ini diharapkan akan menjadi acuan praktis bagi pihak yang terlibat dalam upaya penuntasan pelanggarab HAM, baik masa lalu maupun sekarang, yang terkait dengan upaya pengungkapan kebenar…
Lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta telah mengambil peran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tertindas, dan buta hukum. Bantuan hukum yang disediakan oleh LBH memiliki ciri dalam pembelaan hukum…
Buku ini merupakan kumpulan delapan karangan yang membahas berbagai aspek globalisasi dan posisi Indonesia dalam hiruk-piruk globalisasi
Mekanisme peradilan militer yang berlaku hingga saat ini dianggap bermasalah karena tidak mencerminkan prinsip fair trial dan independensi peradilan
Papua adalah salah satu bagian dari Indonesia yang mempunyai ironi paling besar memiliki kekayaan alam begitu melimpah di satu sisi, kemiskinan dan keterbelakangan yang nampak dengan mata telanjang…
Gerakan sosial sejak sebelum reformasi hingga kini tidak dapat melepaskan peran besar gerakan perempuan. Apa yang disebut “people power” atau kekuatan rakyat pada waktu itu tidak hanya narasi y…
dalam konteks demokratis, peran dan fungsi masyarakat sipil mempengaruhi kebijakan publk adalah sebuah keniscayaan untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesi…