Legislasi Indonesia: Sistem Multipartai di Indonesia
Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daer…
- Edition
- Vol.5 No.1 Maret 2008
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 172 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 Ind J
Legislasi Indonesia: Pemilihan Langsung Kepala Daerah 2005
Pemilihan kepala daerah di Indonesia berkaitan dengan adanya sistem pemerintahan daerah sejak awal kemerdekaan pembentukan pemerintahan daerah sudah digagas sebagai implementasi dari konsep otonomi…
- Edition
- Vol.2 No.2 Juni 2005
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 172 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Kajian Teknis Peraturan Perundang-undangan 2009
Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan tatanan hukum antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat …
- Edition
- Vol.6 no.4 Desember 2009
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 571-727 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND P
Legislasi Indonesia: Pemerintah Daerah
Sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melal…
- Edition
- Vol.1 No.4 Desember 2004
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 126 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Informasi dan Transaksi Elektronik 2008
Perkembangan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan hampir disemua bidang. perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem inf…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 174 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Eksistensi Lembaga Negara
Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan men…
- Edition
- Vol.4 No.3 September 2007
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 178 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Keberadaan Mahkamah Konstitusi 2009: Vol. 6 no. 3 Septem…
MK lahir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping MA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945. dalam kedudukannya yang demikian, MK terikat pada pri…
- Edition
- Vol. 6 no. 3 September 2009
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 423-570 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 Ind J
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography