Legislasi Indonesia: Pemilihan Langsung Kepala Daerah 2005
Pemilihan kepala daerah di Indonesia berkaitan dengan adanya sistem pemerintahan daerah sejak awal kemerdekaan pembentukan pemerintahan daerah sudah digagas sebagai implementasi dari konsep otonomi…
- Edition
- Vol.2 No.2 Juni 2005
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 172 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Kajian Teknis Peraturan Perundang-undangan 2009
Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan tatanan hukum antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat …
- Edition
- Vol.6 no.4 Desember 2009
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 571-727 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND P
Legislasi Indonesia: Pemerintah Daerah
Sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melal…
- Edition
- Vol.1 No.4 Desember 2004
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 126 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Informasi dan Transaksi Elektronik 2008
Perkembangan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan hampir disemua bidang. perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem inf…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 174 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Eksistensi Lembaga Negara
Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan men…
- Edition
- Vol.4 No.3 September 2007
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 178 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND J
Legislasi Indonesia: Keberadaan Mahkamah Konstitusi 2009: Vol. 6 no. 3 Septem…
MK lahir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping MA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945. dalam kedudukannya yang demikian, MK terikat pada pri…
- Edition
- Vol. 6 no. 3 September 2009
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Collation
- 423-570 hlm; 24,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 Ind J
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography