Buku Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia mengkaji secara kritis praktik penerapan hukum syariah di Aceh dengan menyoroti berbagai bentuk pelanggaran hak asa…
Buku Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan ke-10 merupakan kumpulan materi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pengacara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip…
Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat, dan Pentingnya Statuta Roma membahas peran Statuta Roma sebagai dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan bagi korb…
The BPFA–CSW Beijing Platform for Action: Program Aksi Beijing Komisi Kedudukan Perempuan menguraikan kerangka komitmen global yang dihasilkan dari Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di B…
Jurnal Perempuan 45: Sejauh Mana Komitmen Negara? menelaah keseriusan dan konsistensi negara dalam memenuhi komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan. Edisi ini mengkaji impleme…
Jurnal Perempuan 46: Sudahkah Anggaran Kita Sensitif Gender? mengkaji kebijakan anggaran publik dari perspektif gender dengan menyoroti sejauh mana perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran neg…
Buku Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia membahas tantangan utama dalam pembiayaan sektor kesehatan nasional, termasuk keterbatasan alokasi anggaran, ketimpang…
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan bahan acuan praktis yang bertujuan membantu badan publik dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan Undang-Undang …
RUU Rahasia Negara: Ancaman bagi Demokrasi mengkaji secara kritis rancangan undang-undang yang berpotensi memberikan kewenangan luas kepada pemerintah dalam menentukan, mengklasifikasikan, dan menu…
Buku ini mengkaji bagaimana rekonstruksi negara di Aceh berlangsung melalui penerapan berbagai kebijakan darurat, terutama pada masa konflik dan pasca-darurat militer, dengan menyoroti peran negara…
Buku Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memuat ketentuan resmi yang mengatur mekanisme kerja, fungsi, dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif negara. Dokumen ini…
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) menetapkan pengaturan komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta mekanisme kerja K…
Buku Memorandum DPR dan SI MPR: Sebuah Wacana Supremasi Hukum mengkaji perkembangan mekanisme memorandum yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rak…
Dokumen “Materi-materi yang Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik” memuat himpunan kajian, naskah akademis, analisis kebijakan, dan referensi no…
Buku Kompilasi Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kejaksaan merupakan himpunan lengkap regulasi yang mengatur struktur, fungsi, kewenangan, dan mekanisme operasional Komisi Kejaksaan Republ…
Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 menetapkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan pr…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan kerangka dasar yang seragam bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, …
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 menetapkan ketentuan strategis terkait koordinasi, pelaksanaan, dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan r…
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial menetapkan struktur organisasi, pembagian fungsi, serta tata kerja yang menjadi das…