Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara RI adalah negara hukum. prinsip negara hukum menjamin, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keb…
UUD Negara RI Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan dalam rangka penegakan hukum kead…
Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil d an makmur berdasarkan pancasila dan UUD RI tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pe…
As a fourth largest population in the world, indonesia has considered population as a key issue is sustainable development and therefore has committed to implement the ICPD PoA consistently with th…
Berkenaan dengan hal tersebut info gender kali ini menyajikan beberapa tulisan seputar pemilu dan peran perempuan didalamnya. diantaranya, strategi-strategi partai politik untuk meningkatkan perans…
Sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melal…
UUD Negara Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaaan kehakiman yang merdeka, bebas dari p…
Kasus kekerasan dalam rumah tangga makin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologi, maupun kekerasan seksual dan kekerasa…
Majalah Trompet Migra edisi kali ini menguak proses legislasi dan penyusunan draft Revisi UU 39 2004. Salah satu perdebatan panas menyangkut revisi UU yang menaungi urusan buruh migran ini terkait …
Keberadaan payung hukum untuk para buruh migran belum merdeka, belum final proses legalisasinya di DPR. Melalui rubrik Isu Buruh Migran, kami mencoba menyoroti proses Revisi RUU PPILN yang terkesa…
Menjelang akhir tahun 2004, dapat kita lihat bahwa momentum penegakan hukum masih lemah. Berbagai agenda hukum yang krusial seperti pemberantasan korupsi, terorisme, pornografi, pembajakan atas hak…
memoria passionis ( ingatan penderitaan sebangsa) di Papua yang dicatat dalam buku ini hanyalah sebagian kecil dari catatan sejarah yang baru saja dilewati oleh semua pelaku sejarah di Papua dan In…
buku ini mengulas bias-bias pemahaman yang sering menyudutkan korban,agar sebanyak mungkin pihak memahami kompleksitas psiko-sosial dan legal kasus KDRT.Pasal demi pasal penting kemudian dipaparkan…
Buku ini disusun dalam rangka mengikuti perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang selalu berubah ke arah yang lebi demokratis yang disesuaikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat sebagai pemegang …