Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 merupakan dokumen strategis nasional yang memetakan arah kebijakan, prioritas program, serta langkah implementatif pemerintah dalam mewujudkan …
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman nasional yang mengatur tata cara penyediaan, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik ol…
Buku “Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing” membahas penerapan asas projusticia dalam mekanisme pengawasan terhadap orang asing sebagai bagian dari penegakan hukum yang menj…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 mengatur arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 sebagai penjabar…
Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional menetapkan sta…
Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…
Buku ini menyajikan refleksi komprehensif mengenai proses fasilitasi konsultasi publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evalu…
Buku “Kumpulan Peraturan Terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha” merupakan himpunan komprehensif berbagai regulasi yang mengatur mekanisme kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta…
Buku “Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan” merupakan kompilasi resmi berbagai ketentuan yang mengatur kedudukan, tugas, tanggung jawab, serta mekanisme …
Buku ini memuat kerangka menyeluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yang menjadi pedoman strateg…
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menetapkan pedoman komprehensif untuk mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke dalam seluruh bentuk pend…
Dokumen ini memuat perubahan penting dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, s…
Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai kerangka hukum yang mengatur mekanisme penanganan lintas sektor bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan tujuan memperkuat koordinasi antarlem…
Naskah akademis ini menguraikan urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang perkosaan, dengan menganalisis kelemahan hukum saat ini, kebutuhan perlindungan korban, serta perkembangan definisi …
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya komprehensif untuk memperbarui sistem hukum pidana nasional melalui penyusuna…
Potret Konstitusi: Pasca Amandemen UUD 1945 merupakan kajian komprehensif mengenai dinamika perubahan konstitusional Indonesia setelah serangkaian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan …
Peraturan ini memuat perubahan terhadap pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme pengadaan sesuai perkembangan kebutuhan administrasi negara. Perubahan ini meliputi p…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan proses pengadaan barang dan jas…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 menetapkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan pr…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan regulasi turunan yang menetapkan ketentuan teknis penye…