GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Buku ini membahas mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta berbagai strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor pemerintahan.…
Republic of Indonesia Law Number 23 Year 2002 on Child Protection establishes a comprehensive legal framework to ensure the fulfillment, protection, and promotion of children's rights in all aspect…
Buku ini menyajikan UUD 1945 hasil amandemen beserta penjelasan lengkap mengenai proses perubahan konstitusi mulai dari amandemen pertama tahun 1999 hingga amandemen keempat tahun 2002, termasuk la…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional sebagai upaya meningkatkan derajat …
Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2004 (UU No. 23/2004) merupakan landasan hukum penting yang bertujuan mencegah, melindungi, dan menangani tindak kekerasan yang terjadi …
Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 merupakan dua regulasi fundamental yang membentuk kerangka perlindungan, penegakan, dan …
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak beserta peraturan pendukungnya, termasuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 4 Tahun 1979 t…
Buku ini memuat ketentuan lengkap mengenai hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan dasar nasional penyelenggaraan …
Buku 4 Undang-Undang tentang Hukum terbitan Asa Mandiri menyajikan kumpulan peraturan perundang-undangan penting di bidang hukum yang menjadi rujukan dasar bagi praktisi, akademisi, mahasiswa hukum…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disusun sebagai upaya negara untuk mengatur, mencegah, dan menindak produksi, penyebarluasan, serta penggunaan materi bermuat…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan regulasi yang mengatur pencegahan dan pemberantasan produksi, penyebaran, serta penggunaan materi bermuatan pornogr…
UUD 1945 setelah Amandemen Keempat Tahun 2002 dan GBHN (TAP MPR No. IV/MPR/1999) 1999–2004 merupakan kompilasi yang menyajikan perubahan fundamental dalam struktur konstitusi Indonesia pascarefor…
Buku Saku Undang-Undang 1999: Partai Politik, Pemilihan Umum, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD merupakan ringkasan regulasi yang mengatur landasan hukum penyelenggaraan kehidupan politik da…
Buku Saku untuk Sosialisasi tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan panduan ringkas yang dirancang untuk memudahkan masyarakat, apara…
Panduan Praktis Menggalang Hibah Barang bagi Organisasi Nirlaba Hibah barang bekas bisa menjadi strategi fundraising alternatif di tengah ketatnya persaingan antar lembaga nirlaba dalam 'memperebut…
Buku ringkas ini merupakan pengantar praktis bagi lembaga nirlaba agar dapat merencanakan upaya fundraising lembaga dana secara lebih terararh dan berorientasi jangka panjang. Cara ini diharapk…