Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) menetapkan pengaturan komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta mekanisme kerja K…
Buku Peraturan Perundang-undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Tahun 1950–1996 merupakan himpunan komprehensif yang memuat seluruh ketentuan hukum terkait status, syarat, dan prosedur kewar…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan landasan strategis yang mengatur seluruh siklus pengelolaan aset pemerintah, mula…
Buku ini memuat dua peraturan penting yang menjadi landasan penguatan layanan perlindungan berbasis gender bagi kelompok perempuan rentan di Indonesia. Peraturan Nomor 23 Tahun 2010 menetapkan pedo…
Peraturan ini menetapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) yang memberikan layanan khusus kepada perempuan penyandang disabilitas, dengan tujuan memastika…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk Komite Aksi Daerah (KAD) sebagai mekanisme koordinatif untuk merumuskan, melaksanakan, da…
Dokumen ini memuat ketentuan lengkap mengenai Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 yang mengatur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pramuwisma melalui pe…
Peraturan bersama ini menetapkan parameter hak asasi manusia (HAM) yang wajib digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, evaluasi, dan harmonisasi produk hukum daerah agar sejalan dengan prinsip-pri…
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan regulasi yang mengatur mekanisme, prinsip, dan prosedur pengadaan tanah …
Buku Penyuluhan Hukum Terpadu/Sosialisasi Mengenai Kawasan Dilarang Merokok berisi penjelasan komprehensif mengenai dasar hukum, tujuan, dan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Indonesia …
Buku “Pemekaran dan Otonomi Khusus Wilayah Papua: Kumpulan Perundang-Undangan” menghimpun secara sistematis berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) dan…
Buku ini menyajikan hasil pemantauan terhadap implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di enam provinsi di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas penegakan h…
Buku Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando memberikan penjelasan sistematis mengenai definisi, elemen hukum, dan parameter pembuk…
Buku pedoman ini memuat uraian komprehensif mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk mekanisme pengajuan, verifikasi, serta pencairan …
Buku “Panduan Pemasyarakatan UUD 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat” memberikan penjelasan rinci mengenai isi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan struktur resminya, membahas pasal…
Buku Pancasila dan UUD ’45 dalam Paradigma Reformasi mengkaji secara kritis posisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks perubahan politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan pasc…
Naskah Akademis tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana memberikan landasan konseptual, normatif, dan empiris mengenai urgensi pembentukan regulasi yang melindungi sa…
Buku ini merangkum gagasan, kritik, dan rekomendasi masyarakat sipil yang dihimpun melalui semiloka nasional terkait rancangan perubahan UUD 1945 pada masa awal reformasi. Naskah akademis yang disu…
Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kajian ilmiah yang menjadi landasan konseptual dan yuridis bagi pembentukan regulasi terkait pencegahan, …
Buku ini merupakan himpunan dokumen yang merekam berbagai pernyataan, rekomendasi, dan hasil diskusi dalam rangka peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia pada 9 Agustus 2006. Is…