reformasi dalam bidang keamanan dan pertahanan merupakan suatu persyaratan mutlak menuju supreasi sipil yang menjadi dasar perkembangan demokrasi dalam suatu negara.
Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasio…
Diktat ini adalah himpunan kuliah "Ilmu Negara" yang diberikan oleh Bapak Padmo Wahjono, SH kepada Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta, tingkat persiap…
Dalam Kajian perdana bidang ini, Susan Blacburn menyelidiki bagaimana perempuan Indonesia terlibat dengan negara sejak mereka memulai mengorganisir dirinya satu abad lampau. Berbagai seruan pergera…
Buku ini merupakan tulisan yang dilansir dalam alur substansi yan gmerupakan perwujudan kontoversi pendapat dari para ahli hukum Indonesia yang selamaini belum terungkap secara transparan, relevan,…
Tepatnya 25 tahun yang lalu di markas besar PBB, Indonesia meratifikasi CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dan mengimplemen-tasikannya lewat UU No. 7…
Buruknya penegakan HAM di Indonesia pada 2004 tidak bisa dilepaskan dari digunakannya pendekatan keamanan sebagai tawaran politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Kondisi ini menunjukan bahwa neg…
Merupakan penyadaran kepada masyarakat bahwa keragaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat kita terbatas hanya dalam mewujudkan kehadiran lima agama. Sedangkan seharusnya masyarakat berhak untuk…
Memperhatikan bagaimana refleksi Arie Sujito atas Indonesia, sketsanya ada tiga pihak yang saling berhubungan yaitu negara, rakyat, dan satu lagi adalah perantara. Banyak sebutan yang ditujukan un…
Isu pelanggaran berat HAM masih aktual. Terlebih lagi masih banyak aspek yang perlu dikaji seiring dengan munculnya berbagai persoalan kemanusiaan yang terkait dengan HAM, baik pada tingkat nasiona…
Daftar kejahatan orde baru terlampau panjang. Menghadapi kasus-kasus ini( seperti :peristiwa tanjung priok,kasus kedung Ombo,kasus Marsinah,dan kekejaman terhadap anggota PKI adalah beberapa di ant…
Menggunakan metodologi feminis, LBH APIK Jakarta melakukan penelitian untuk menelusuri belenggu hukum dan kebijakan yang diwariskan oleh Orde Baru bagi perempuan dalam menjalankan peran sosial dan …
Buku ini menggambarkan bagaimana idiologi jender yang berlaku di masyarakat dan kemudian diadopsi oleh industri telah dikuatkan oleh hukum negara, kebijakan pemerintah, keluarga, dan agama. Buku in…
Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Studi Hu…
RKUHP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Tidak adanya definisi mengenai rahasia negara akan membuka kemungkinan adanya multi penafsiran. Sementara itu secara kesel…
Buku yang berisikan guidelines yang bisa digunakan oleh para politisi, pengambil keputusan dan pemimpin negeri ini untuk melihat perosalan seputar kebebsan berkespresi di Indoensia. Buku ini berang…
Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, baik sebclum maupun sesudah UUD tersebut diubah. Ada 27 tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Pem…
Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu pr…
Pada dasarnya, amandemen konstitusi merupakan tuntutan utana gerakan reformasi yang dilatarbelakangi oleh kehendak mulia untuk mengoreksi dan membenahi segala bentuk penyelewengan dalam system dan …
Keterhubungan antara hukum sebagai aturan yang memberikan cakupan dan batasan bagi tindakan-tindakan masyarakat dan politik sebagai sebuah aktivitas/tindakan yang bergerak dalam dimensi otoritas da…