Buku pedoman ini memuat uraian komprehensif mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk mekanisme pengajuan, verifikasi, serta pencairan …
Buku Memorandum DPR dan SI MPR: Sebuah Wacana Supremasi Hukum mengkaji perkembangan mekanisme memorandum yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rak…
Dokumen “Materi-materi yang Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik” memuat himpunan kajian, naskah akademis, analisis kebijakan, dan referensi no…
Buku Kompilasi Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kejaksaan merupakan himpunan lengkap regulasi yang mengatur struktur, fungsi, kewenangan, dan mekanisme operasional Komisi Kejaksaan Republ…
Buku Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyajikan analisis mendalam atas pasal-pasal UUD 1945 dari perspektif yuridis, historis, dan kontekstual dalam kerangka …
Buku “Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Ketetapan MPR-RI dan Keputusan MPR-RI” merupakan dokumen edukatif yang dirancang untuk memperm…
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman nasional yang mengatur tata cara penyediaan, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik ol…
Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 menetapkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan pr…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan regulasi turunan yang menetapkan ketentuan teknis penye…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan kerangka dasar yang seragam bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, …
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 menetapkan ketentuan strategis terkait koordinasi, pelaksanaan, dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan r…
Buku “Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara” menghimpun berbagai putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yurisprudensi di bidang hukum tata usaha negara (TUN) di Indonesia. K…
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial menetapkan struktur organisasi, pembagian fungsi, serta tata kerja yang menjadi das…
Buku “Potret Anak Jalanan Perempuan” menyajikan hasil penelitian mendalam dan dokumentasi visual mengenai kehidupan anak-anak perempuan yang hidup dan bekerja di jalanan. Melalui pendekatan kua…
Buku Antikorupsi dan Akuntabilitas: Sistem dan Habitus Transparansi membahas pentingnya membangun budaya transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar sistem antikorupsi yang berkelanjutan. Penulis …
Buku Membela Hak Ekosob dan Melawan Korupsi membahas keterkaitan antara pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) dengan praktik korupsi yang merusak fondasi kesejahteraan masyarakat. Me…
Buku "Kesimpulan dan Saran Semiloka tentang Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pencegahan KKN" yang diterbitkan oleh Ombudsman ini memuat hasil kajian dan rumusan bersama p…
Buku Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga — Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa membongkar keterkaitan erat antara kekuasaan politik, militer, dan partai dalam membentuk sistem …
Buku Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan membahas strategi dan langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem akuntabilitas publik sebagai kunci utama pemberant…