Bibliografi beranotasi tentang tanah adat di Indonesia yang paling dikenal adalah karya J.M. Henny Wiludjeng, yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya pada tahun 19…
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 merupakan landasan konstitusional yang mengatur peninjauan komprehensif terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS …
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004–2009 sebagai kerangka kebijakan nasional yang terarah, sistematis, dan t…
Dokumen ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Staf Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hak asasi manusia pada aw…
pembangunan yang lebih luas. Bentuk kerjasamanya bervariasi, mulai dari pembiayaan pembangunan rumah korban bencana hingga mendukung program pembiayaan mikro dan proyek-proyek lingkungan. Pembangun…
Buku “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional” mengkaji secara komprehensif peran strategis perempuan dalam proses pembangunan serta upaya negara untuk mewujudkan kesetaraan…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penempatan TKI ke Luar Negeri merupakan kompilasi komprehensif yang menghimpun berbagai dasar hukum yang mengatur tata kelola penempatan Tenaga Kerja Indo…
Buku “Gambaran Reformasi TNI dalam UU TNI” menyajikan analisis komprehensif mengenai proses, prinsip, dan arah reformasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. K…
Draft Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Rome Statute of the International Criminal Court 1998 merupakan dokumen komprehensif yang menyajikan landasan filosofis, yuridis…
Documenting Women's Rights Violations by Non-State Actors: Activist Strategies from Muslim Communities examines the approaches, methodologies, and challenges faced by activists in Muslim-majority a…
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 menetapkan kerangka nasional yang komprehensif untuk pencegahan dan penanggulangan tindak perdagangan (trafficking) perempuan dan anak mela…
Refleksi pengorganisasian aktivis perempuan menyoroti evolusi gerakan dari fokus awal pada pendidikan dan peran rumah tangga menjadi perjuangan multidimensi melawan ketidakadilan gender, kekerasan,…
Gagasan untuk mempertemukan potensi kedermawanan sosial yang dikelola oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan wilayah pendayagunaannya yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui skema…
Gagasan untuk mempertemukan potensi kedermawanan sosial yang dikelola oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan wilayah pendayagunaannya yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui skema…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi sehari-hari karena menghubungkan warga negara dengan pemerintah dalam interaksi praktis yang berlandaskan prinsip-prinsip utama demokrasi seper…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan hak, dan partisipasi warga negara. Ini berarti bahw…
The Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 87 of 2002 on the National Plan of Action for the Eradication of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) establishes a comp…
The Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2004 on the National Plan of Action of Human Rights 2004–2009 outlines the Indonesian government’s comprehensive framewor…
“Compilation of Indonesian Law (since 1953) + Staatsblad 1828–1949: Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia (mulai tahun 1953) + Staatsblad 1828–1949” merupakan himpunan komprehens…
This book provides a concise yet authoritative overview of the fundamental humanitarian principles enshrined in the Geneva Conventions and their Additional Protocols, outlining the core rules desig…