Buku ini mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 terkait pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan memaparkan latar belakan…
Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kompilasi regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, struktur, serta tata kerja Ma…
Buku ini membahas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih kontekstual, demokratis, dan se…
Buku ini menyajikan UUD 1945 secara lengkap, mulai dari naskah asli hingga seluruh perubahan hasil amandemen, untuk memberikan pemahaman utuh mengenai perkembangan konstitusi Indonesia. Melalui per…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, beserta ketentuan yang melengk…
Buku ini merupakan lanjutan pembahasan mendalam mengenai upaya memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan fokus pada analisis konseptual, norma prosedural, yurisdiksi, kedud…
Buku ini memuat terjemahan resmi Konvensi Jenewa tahun 1949, yang menjadi landasan utama hukum humaniter internasional untuk melindungi korban konflik bersenjata. Di dalamnya tercakup empat konvens…
Buku ini membahas upaya sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik, aparat peneg…
Buku “SBKRI: Analisis dan Hasil Pemantauan” menyajikan kajian komprehensif mengenai polemik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai salah satu instrumen administratif yan…
Buku ini mengulas secara kritis perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), dengan menegaskan bahwa regulasi moral melalui legislasi tidak otomatis membawa m…
Buku ini mengkaji bagaimana rekonstruksi negara di Aceh berlangsung melalui penerapan berbagai kebijakan darurat, terutama pada masa konflik dan pasca-darurat militer, dengan menyoroti peran negara…
Buku ini mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005 yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945. Melalui…
Buku ini membahas secara komprehensif Protokol Tambahan I dan II yang melengkapi Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dengan fokus pada penguatan perlindungan bagi korban pertikaian bersenjata…
Buku ini menganalisis politik hukum di balik upaya pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) atau konsep wajib militer sebagaimana dirumuskan dalam RUU KCPN. Melalui kajian normatif, h…
Dokumen ini berisi pidato resmi Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memuat laporan kinerja pemerintahan, evaluasi capaian pemban…
Buku Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memuat ketentuan resmi yang mengatur mekanisme kerja, fungsi, dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif negara. Dokumen ini…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuat arah kebijakan,…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 menetapkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai mekanisme koordinatif nasional untuk m…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011–2014 sebagai pedoman nasional untuk memperkuat perlindungan, pemajuan, p…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 mengatur kerangka nasional untuk memastikan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial, yang kerap men…