Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaa…
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasikan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan pembaharuan hukum yang meliputi kekhususan delik…
Sejalan dengan tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka berikut adalah enam (6) elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sekaligus merupakan keunggulan muatan RUU Penghapusan Keker…
nfo Grafis ini dikembangkan sebagai materi kampanye, yang bertujuan agar Publik mengenal dan memahami Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ramah gender, dan mencegah krimin…
Pelatihan partisipasif adalah pelatihan yang membuka peluang bagi semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Dalam p…
Booklet ini merupakan materi kampanye Komnas Perempuan dan mendiseminasi 40 hak konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan booklet ini, masyarakat Indonesia mengenal dan paham 40 ha…
Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu mekanisme HAM di Indonesia berupa badan negara independen untuk penegakan hak-hak perempuan…
Laporan ini diserahkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Kesehatan, Mr. Dainius Puras, dalam kunjungan resminya ke I…
Kerja Komnas Perempuan pada tahun 2008 merupakan bagian dari pelaksanaan masa bakti periode 2006-2009 yang mengemban lima tujuan strategis, yaitu: (1) Meningkatnya upaya Negara untuk memenuhi tangg…
Tahun 2007 merupakan tahun kerja yang tidak selalu mudah dijalani. Selain konteks sosial, ekonomi, budaya dan politik Indonesia yang terus bergerak secara dinamis, pergulatan internal kelembagaan K…
Laporan ini berisikan lima bagian utama. Pertama, pandangan dan analisa Komnas Perempuan tentang realita KTP dan pelanggaran HAM perempuan yang krusial di Indonesia sepanjang tahun 2007-2009. Kedua…
Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan merupakan hambatan yang bersifat struktural bagi tercapainya keadilan…
Tragedi Mei 1998, termasuk kekerasan seksual yang terjadi merupakan gorensan penting dalam sejarah kehidupan berbangsa di Indonesia. Komnas Perempuan menganggap bahwa dua dokumen resmi tentang trag…
The report entitled “In The Name of Regional Autonomy: The Institutionalization of Discrimination in Indonesia” was prepared based on the findings by the National Commission on …
Selama ini banyak lembaga yang telah bekerja untuk mengadvokasi perempuan korban kekerasan dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun tidak jarang dalam perjalanannya mengalami berbagai hambatan, b…
13 Pertanyaan kunci yang ada di hadapan Anda adalah rangkuman sejumlah persoalan pokok yang digeluti Komnas Perempuan dalam mengupayakan pemulihan bagi korban sekaligus upaya m…
This Country Report is written for the UN Special Rapporteur on the Rights of Migrants, Gabriella Rodriguez, on the occasion of her first consultative meeting with non-government organizations from…
Melalui buku ini, Komnas Perempuan bermaksud ikut berkontribusi dalam mensosialisasikan konsep perlindungan saksi dan korban, khususnya dari perspektif perempuan korban dan da…
Data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014 bersumber dari data kasus yang ditangani dan diterima dari sejumlah 191 lembaga-lembag…