MANUAL PERLINDUNGAN KEAMANAN PEREMPUAN PEMBELA HAM DI INDONESIA

Manual ini dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan PPHAM serta organisasinya yang tentu saja berbeda-beda. Selain itu, manual ini juga menghadirkan berbagai konsep dan …

EKSAMINASI PUBLIK: Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Terkait Permoho…

Surat Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama tentang Penggunaa…

6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Kenali dan Pahami (Edisi Pol…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasikan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan pembaharuan hukum yang meliputi kekhususan delik…

6 KEUNGGULAN MUATAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Sejalan dengan tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka berikut adalah enam (6) elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sekaligus merupakan keunggulan muatan RUU Penghapusan Keker…

Infografis RUU KUHP: Mewujudkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Men…

nfo Grafis ini dikembangkan sebagai materi kampanye, yang bertujuan agar Publik mengenal dan memahami Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ramah gender, dan mencegah krimin…

Seri Lembar Rujukan Modul Pelatihan Pemenuhan Hak- Hak Konstitusi Warga Negara

Pelatihan partisipasif adalah pelatihan yang membuka peluang bagi semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Dalam p…

40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun

Booklet ini merupakan materi kampanye Komnas Perempuan dan mendiseminasi 40 hak konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan booklet ini, masyarakat Indonesia mengenal dan paham 40 ha…

Laporan Independen Komnas Perempuan tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan …

Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu mekanisme HAM di Indonesia berupa badan negara independen untuk penegakan hak-hak perempuan…

Laporan Independen Lembaga HAM Nasional: Hak Atas Kesehatan Bagi Perempuan Ko…

Laporan ini diserahkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Kesehatan, Mr. Dainius Puras, dalam kunjungan resminya ke I…

Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia Oleh Komisi Nasional Anti …

Kerja Komnas Perempuan pada tahun 2008 merupakan bagian dari pelaksanaan masa bakti periode 2006-2009 yang mengemban lima tujuan strategis, yaitu: (1) Meningkatnya upaya Negara untuk memenuhi tangg…

Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia Oleh Komisi Nasional Anti …

Tahun 2007 merupakan tahun kerja yang tidak selalu mudah dijalani. Selain konteks sosial, ekonomi, budaya dan politik Indonesia yang terus bergerak secara dinamis, pergulatan internal kelembagaan K…

Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2007-2009. Pelemba…

Laporan ini berisikan lima bagian utama. Pertama, pandangan dan analisa Komnas Perempuan tentang realita KTP dan pelanggaran HAM perempuan yang krusial di Indonesia sepanjang tahun 2007-2009. Kedua…

Laporan Pertanggungjawaban Komnas Perempuan Oktober 2001-2002: Redefinisi Dan…

Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan merupakan hambatan yang bersifat struktural bagi tercapainya keadilan…

Laporan Hasil Kerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Periode…

Edition

2004-2009

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Seri Dokumen Kunci 1 : Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap …

Tragedi Mei 1998, termasuk kekerasan seksual yang terjadi merupakan gorensan penting dalam sejarah kehidupan berbangsa di Indonesia. Komnas Perempuan menganggap bahwa dua dokumen resmi tentang trag…

In The Name Of Regional Autonomy : The Institutionalisation of Discrimination…

The report entitled “In The Name of Regional Autonomy: The Institutionalization of Discrimination in Indonesia” was prepared based on the findings by the National Commission on …

Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan : Pengalaman Forum Belajar Bersama…

Selama ini banyak lembaga yang telah bekerja untuk mengadvokasi perempuan korban kekerasan dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun tidak jarang dalam perjalanannya mengalami berbagai hambatan, b…

13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas

13 Pertanyaan kunci yang ada di hadapan Anda adalah rangkuman sejumlah persoalan pokok yang digeluti Komnas Perempuan dalam mengupayakan pemulihan bagi korban sekaligus upaya m…

Indonesian Migrant Workers : Systematic Abuse at Home and Abroad. Indonesia C…

This Country Report is written for the UN Special Rapporteur on the Rights of Migrants, Gabriella Rodriguez, on the occasion of her first consultative meeting with non-government organizations from…

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

Melalui buku ini, Komnas Perempuan bermaksud ikut berkontribusi dalam mensosialisasikan konsep perlindungan saksi dan korban, khususnya dari perspektif perempuan korban dan da…