Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE memuat analisis kritis dan rekomendasi masyarakat sipil terkait urgensi revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektr…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur asas, status, dan tata cara perolehan, kehilangan, pembatal…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas sebagai badan huk…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kompilasi regulasi yang mengatur prinsip, struktur, kewenangan, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Him…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur hak, bentuk perlindungan, serta mekanisme pemberian perlindungan…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta a…
Buku Pegangan: Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan panduan teknis dan substantif bagi perancang regulasi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, dan berk…
Buku Green Constitution: Nuansa Hijau UUD RI Tahun 1945 mengkaji dimensi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional perlindungan…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan menjaga dan me…
Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur merupakan kumpulan berbagai produk hukum yang menjadi rujukan penting dalam penyelenggara…
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 mengatur mekanisme koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan …
Buku Memahami Undang-Undang Perkawinan membahas secara komprehensif landasan hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya dan pera…
Buku Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984: Pelayanan Kehamilan, Persalinan, dan Pasca Persalinan membahas pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak perempuan di bidang k…
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan landasan hukum yang mengatur upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan terhadap berbagai bentuk …
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana Indonesia yang mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta sanksi yang dikenakan. KUHP mem…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur pengakuan dan pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam kerangka Nega…
Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1997 (UU No. 28/1997) mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang …
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Buku ini membahas mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta berbagai strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor pemerintahan.…
Republic of Indonesia Law Number 23 Year 2002 on Child Protection establishes a comprehensive legal framework to ensure the fulfillment, protection, and promotion of children's rights in all aspect…