Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas sebagai badan huk…
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kompilasi regulasi yang mengatur prinsip, struktur, kewenangan, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Him…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan menjaga dan me…
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 mengatur mekanisme koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan …
Buku Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bakti: Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2009 menyajikan evaluasi kritis terhadap kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir masa bakti pe…
Buku Ombudsman Kota Makassar: Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah sebagai Bagian dari Pembangunan Lembaga Pengawasan di Indonesia mendokumentasikan dan menganalisis pengalaman pembentukan serta…
Buku Membedah Ketimpangan Anggaran: Studi Kasus APBD Kota Tangerang, Kota Semarang, dan Kota Surakarta mengkaji ketimpangan alokasi dan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di …
Buku Pegunungan Bintang: Menata Keuangan Daerah Mengejar Ketertinggalan mengulas upaya penataan dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai strategi untuk mempercepat pe…
Buku Papua: Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik menyajikan gambaran kritis mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah serta kualitas pelayanan publik di Papua. Buku ini mengka…
Buku Tak Perlu Ratu Adil: Kumpulan Esai tentang Politik, Demokrasi, dan Anak Muda menghadirkan refleksi kritis mengenai dinamika politik dan demokrasi Indonesia dengan menempatkan generasi muda seb…
Buku Demokrasi Tanpa Representasi: Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah mengkaji praktik demokrasi lokal di Indonesia dengan fokus pada persoalan representasi politik pasca-reformasi. Mela…
Buku Penilaian Stakeholders Terhadap Kinerja Kompolnas Tahun 2010 menyajikan hasil evaluasi terhadap kinerja Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal Polri dalam me…
Buku Peran Pemerintah dalam Melakukan Pemantauan Pengawasan Pilkada Melalui Pelibatan Masyarakat membahas peran strategis pemerintah dalam memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokr…
Buku Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih membahas peran dan fungsi Ombudsman di tingkat daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta mencegah praktik m…
Buku Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan ke-10 merupakan kumpulan materi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pengacara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip…
Menuju Keadilan Global: Pengertian, Mandat, dan Pentingnya Statuta Roma membahas peran Statuta Roma sebagai dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan bagi korb…
The BPFA–CSW Beijing Platform for Action: Program Aksi Beijing Komisi Kedudukan Perempuan menguraikan kerangka komitmen global yang dihasilkan dari Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di B…
Jurnal Perempuan 45: Sejauh Mana Komitmen Negara? menelaah keseriusan dan konsistensi negara dalam memenuhi komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan. Edisi ini mengkaji impleme…
Jurnal Perempuan 46: Sudahkah Anggaran Kita Sensitif Gender? mengkaji kebijakan anggaran publik dari perspektif gender dengan menyoroti sejauh mana perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran neg…
Buku Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia membahas tantangan utama dalam pembiayaan sektor kesehatan nasional, termasuk keterbatasan alokasi anggaran, ketimpang…