Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kedudukan,…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur hak, bentuk perlindungan, serta mekanisme pemberian perlindungan…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan menjaga dan me…
Buku PenyiaraknKita: DPR Dukung Penguatan Kelembagaan KPI membahas dukungan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen pengaw…
Buku Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bakti: Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2009 menyajikan evaluasi kritis terhadap kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir masa bakti pe…
Buku Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan mengkaji keterkaitan antara proses konsolidasi demokrasi dan peran kepemimpinan dalam memperkuat sistem politik yang demokratis. Buku ini membahas bagaim…
Buku Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi mengkaji perkembangan demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami perlambatan bahkan kemunduran setelah fase awal reformasi. Buku ini menganalis…
Buku Ombudsman Kota Makassar: Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah sebagai Bagian dari Pembangunan Lembaga Pengawasan di Indonesia mendokumentasikan dan menganalisis pengalaman pembentukan serta…
Buku Papua: Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik menyajikan gambaran kritis mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah serta kualitas pelayanan publik di Papua. Buku ini mengka…
Buku Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih membahas peran dan fungsi Ombudsman di tingkat daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta mencegah praktik m…
Buku Reformasi Polri dalam Konteks Potensi, Kompetensi, dan Performansi Kepolisian membahas proses transformasi institusional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mewujudkan or…
Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) Perempuan: Peran Strategis Namun Marginal (Seri 3) mengkaji posisi dan pengalaman TPL perempuan yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan d…
Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1997 (UU No. 28/1997) mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang …
Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak melalui pengaturan …
Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan kejaksaan sebagai lembaga negara da…
Buku Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memuat ketentuan resmi yang mengatur mekanisme kerja, fungsi, dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif negara. Dokumen ini…
Buku ini merangkum gagasan, kritik, dan rekomendasi masyarakat sipil yang dihimpun melalui semiloka nasional terkait rancangan perubahan UUD 1945 pada masa awal reformasi. Naskah akademis yang disu…
Dokumen “Materi-materi yang Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik” memuat himpunan kajian, naskah akademis, analisis kebijakan, dan referensi no…
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004–2009 sebagai kerangka kebijakan nasional yang terarah, sistematis, dan t…
Dokumen ini menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Staf Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hak asasi manusia pada aw…