Putusan Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 Perkara Nomor 001-002/PUU-III/2005: Pen…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 001–002/PUU-III/2005 membahas pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 133 hlm; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND P
Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajib…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme penyelesaian utang-piutang ketika debitur tidak mampu memenuhi ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 166 hlm; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND U
Rekomendasi Kebijakan Tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-K…
Rekomendasi Kebijakan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) memuat analisis kritis terhadap materi dan arah pembaruan hukum pidana nasional yang diusulkan dalam R-KUHP. Dokume…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 31 hlm; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND R
Himpunan Peraturan Perundang Undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi …
Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kompilasi regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, struktur, serta tata kerja Ma…
- Edition
- Edisi Ketiga
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 354 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND H
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindun…
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur penguatan peran dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjamin perlindungan, bantuan, da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND L
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negara Sipil
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil membahas pengaturan hukum dan administratif yang mengatur kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh izin dalam melangsungkan per…
- Edition
- Nomor: 08/SE/1983
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 246 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND I
Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi RI: Putusan Nomor 25/PUU-VII/2010 Perihal…
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-VII/2010 membahas pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND K
Susunan Dalam Satu Naskah RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
Susunan Dalam Satu Naskah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan dokumen yang menyajikan perumusan terpadu rancangan undang-undang mengenai penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 64 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND S
Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE
Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE memuat analisis kritis dan rekomendasi masyarakat sipil terkait urgensi revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 29 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND K
Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Beserta Peratura…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur asas, status, dan tata cara perolehan, kehilangan, pembatal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 115 hlm; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND U
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Beserta Perat…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas sebagai badan huk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 173 hlm; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND U
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Kehakiman
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kompilasi regulasi yang mengatur prinsip, struktur, kewenangan, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Him…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 116 hlm; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND H
Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 64 hlm; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND U
Buku Pegangan: Perancang Peraturan Perundang-undangan
Buku Pegangan: Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan panduan teknis dan substantif bagi perancang regulasi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, dan berk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 381 hlm; 19 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 VLI B
Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gu…
Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur merupakan kumpulan berbagai produk hukum yang menjadi rujukan penting dalam penyelenggara…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 471 hlm; 25 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 348 IND H
Kabar Bahari: ASEAN Mesti Beri Pengakuan Politik Perempuan Nelayan
Buletin Kabar Bahari: ASEAN Mesti Beri Pengakuan Politik Perempuan Nelayan menyoroti posisi dan peran perempuan nelayan yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan kelautan dan perikanan di kawas…
- Edition
- Edisi 18 November-Desember 2015
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 38 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 HAL K
Buletin Komisi Yudisial: Hakim & Penerapan Keadilan Restoratif
Buletin Komisi Yudisial: Hakim & Penerapan Keadilan Restoratif membahas peran hakim dalam mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia. Buletin ini mengulas kons…
- Edition
- Vol. VI-No. 4 Januari-Februrari 2012
- ISBN/ISSN
- 1978-1458
- Collation
- 58 hlm; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 IND B
Perempuan bicara, bicara perempuan : Semai
Buku Perempuan Bicara, Bicara Perempuan: Semai—Melihat Lebih Dalam UU Pornografi menyajikan suara dan perspektif kritis perempuan dalam menelaah Undang-Undang Pornografi serta dampaknya terhadap …
- Edition
- Edisi Mei 2009
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 38 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 MAS P
Majemuk: Kebebasan Beragama Pasca Mangkatnya Gus Dur: Panasnya Judicial Revie…
Majalah Majemuk: Kebebasan Beragama Pasca Mangkatnya Gus Dur—Panasnya Judicial Review UU No. 1 PNPS 1965 membahas secara kritis dinamika kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia setelah w…
- Edition
- Edisi 42 Januari-Februari 2010
- ISBN/ISSN
- 1907-3682
- Collation
- 68 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 MUL M
Majemuk: Membaca Putusan MK
Majalah Majemuk: Membaca Putusan MK menyajikan pembacaan kritis terhadap berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki implikasi penting bagi kehidupan demokrasi, hak asasi manusia, dan k…
- Edition
- Edisi 44 Mei-Juni 2010
- ISBN/ISSN
- 1907-3682
- Collation
- 68 hlm; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 050 MUL M
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography