Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum nasional yang mengatur pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak anak sebagai bagian dari …
“Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI” merupakan kumpulan materi visual yang disusun untuk mendukung program sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar N…
Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kompilasi regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, struktur, serta tata kerja Ma…
Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE memuat analisis kritis dan rekomendasi masyarakat sipil terkait urgensi revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektr…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas sebagai badan huk…
Buku Pegangan: Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan panduan teknis dan substantif bagi perancang regulasi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, dan berk…
Buku Demokrasi Pilu: Potret Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia 2009 di Luar Negeri mengulas secara kritis pelaksanaan Pemilu 2009 bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Buku…
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan landasan hukum yang mengatur upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan terhadap berbagai bentuk …
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana Indonesia yang mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta sanksi yang dikenakan. KUHP mem…
Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1997 (UU No. 28/1997) mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang …
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Buku ini membahas mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta berbagai strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor pemerintahan.…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional sebagai upaya meningkatkan derajat …
Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2004 (UU No. 23/2004) merupakan landasan hukum penting yang bertujuan mencegah, melindungi, dan menangani tindak kekerasan yang terjadi …
Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 merupakan dua regulasi fundamental yang membentuk kerangka perlindungan, penegakan, dan …
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak beserta peraturan pendukungnya, termasuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 4 Tahun 1979 t…
Buku ini memuat ketentuan lengkap mengenai hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang merupakan dasar nasional penyelenggaraan …