Jurnal Teropong: Satu Tahun Mahkamah Konstitusi mengulas secara reflektif perkembangan awal Mahkamah Konstitusi dalam tahun pertama keberadaannya sebagai lembaga penjaga konstitusi dan pengawal dem…
Jurnal Teropong: Hakim Agung, Manusia Agung yang Ditunggu! mengulas secara kritis peran strategis hakim agung sebagai penjaga keadilan, konstitusi, dan moralitas hukum dalam sistem peradilan Indone…
Jurnal Teropong dengan tema Menanti Kehadiran Sang Penjaga Konstitusi membahas harapan dan perdebatan seputar pembentukan serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dalam si…
Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 3, September 2006 memuat kajian-kajian mengenai dinamika ketatanegaraan Indonesia pada masa awal pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Melalui analisis hukum tata n…
Jurnal Konstitusi Vol. 4 Nomor 2, Juni 2007 memuat kajian-kajian hukum tata negara dan konstitusionalisme yang menyoroti perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang …
Jurnal Konstitusi: UU Sumber Daya Air dan UU Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuan dan arah pengaturan Undang-Undang Sumbe…
Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA disusun sebagai bahan ajar untuk mengembangkan pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga neg…
Buku Jalan Panjang hingga ke Medan Merdeka Barat: Perjalanan dan Pemikiran Hukum I Dewa Gede Palguna menelusuri perjalanan hidup dan karier intelektual I Dewa Gede Palguna sebagai akademisi dan pra…
Menegakkan Tiang Konstitusi mengulas peran konstitusi sebagai fondasi utama negara hukum dan demokrasi di Indonesia serta upaya menjaga kewibawaan dan keberlakuannya dalam praktik ketatanegaraan. B…
“Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI” merupakan kumpulan materi visual yang disusun untuk mendukung program sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar N…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kedudukan,…
Rekomendasi Kebijakan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) memuat analisis kritis terhadap materi dan arah pembaruan hukum pidana nasional yang diusulkan dalam R-KUHP. Dokume…
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-VII/2010 membahas pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…
Kontroversi atas Putusan Mahkamah Konstitusi: Catatan Hakim Konstitusi mengulas dinamika internal dan eksternal dalam proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi yang kerap memicu perdebatan …
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi dan pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperku…
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undan…
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata cara, asas, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, peng…
Buku ini menyajikan UUD 1945 secara lengkap, mulai dari naskah asli hingga seluruh perubahan hasil amandemen, untuk memberikan pemahaman utuh mengenai perkembangan konstitusi Indonesia. Melalui per…
Buku “Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia” merupakan panduan komprehensif yang diranc…
Buku Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran mengulas secara kritis proses dan substansi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia. Pen…