Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No…

Penelitian ini menemukan bahwa dampak pelaksanaan mekanisme alternatif, walaupun pada awalnya terjadi atas permintaan korban, tidak menguntungkan korban melainkan lebih menguntungkan pelaku dan apa…

Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia. Makalah Peringatan 21 Tahun Mei 98

Gerakan sosial sejak sebelum reformasi hingga kini tidak dapat melepaskan peran besar gerakan perempuan. Apa yang disebut “people power” atau kekuatan rakyat pada waktu itu tidak hanya narasi y…

Executive Summary, Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga. Selama Co…

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi situasi darurat terkait Pandemi COVID-19, diantaranya kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak diri (social and physical…

Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban…

Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas sudah relatif lama menjadi kepedulian Komnas Perempuan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) K…

Kajian "Antara Perlindungan dan Pembatasan Seksualitas dan Perempuan dalam Pa…

Komnas Perempuan menggagas sebuah kajian tentang bagaimana peran KPI dalam pengawasan muatan siaran terkait isu kekerasan seksual dilaksanakan. Kajian ini juga menjadi salah satu langkah Komnas Per…

Kertas Kebijakan Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dalam Rancangan Undang…

Konsep SPPT-PKKTP dibangun tidak lepas dari kelemahan KUHAP yang belum menyeimbangkan antara kepentingan korban dengan perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Evaluasi peraturan perundang-undanga…

6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Kenali dan Pahami (Edisi Pol…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasikan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan pembaharuan hukum yang meliputi kekhususan delik…

6 KEUNGGULAN MUATAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Sejalan dengan tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka berikut adalah enam (6) elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sekaligus merupakan keunggulan muatan RUU Penghapusan Keker…

Infografis RUU KUHP: Mewujudkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Men…

nfo Grafis ini dikembangkan sebagai materi kampanye, yang bertujuan agar Publik mengenal dan memahami Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ramah gender, dan mencegah krimin…

Seri Lembar Rujukan Modul Pelatihan Pemenuhan Hak- Hak Konstitusi Warga Negara

Pelatihan partisipasif adalah pelatihan yang membuka peluang bagi semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Dalam p…

40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun

Booklet ini merupakan materi kampanye Komnas Perempuan dan mendiseminasi 40 hak konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan booklet ini, masyarakat Indonesia mengenal dan paham 40 ha…

Sistem Penerimaan Pengaduan Komnas Perempuan

Setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan …

Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan. Sebuah Resource Book Untuk Praktisi

Sejak tahun 2000, Indonesia telah memiliki peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggara…

Laporan Independen Komnas Perempuan tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan …

Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu mekanisme HAM di Indonesia berupa badan negara independen untuk penegakan hak-hak perempuan…

Laporan Independen Institusi HAM Nasional Hak atas Pangan dalam Konteks Hak A…

Edition

2018

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Laporan Independen NHRI: Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Perlindun…

Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI), dengan mandat khusus untuk menciptakan situasi yang …

Laporan Independen Lembaga HAM Nasional: Hak Atas Kesehatan Bagi Perempuan Ko…

Laporan ini diserahkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Kesehatan, Mr. Dainius Puras, dalam kunjungan resminya ke I…

Laporan Independen Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Kepada K…

Kekerasan terhadap perempuan masih merupakan suatu permasalahan serius sampai hari ini. Data terbaru Komnas Perempuan menemukan bahwa pada tahun 2015, terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap pere…

Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam mengkaji Lapora…

Edition

2012

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Laporan Perkembangan Perumusan RUU Pengahapusan Kekerasan Seksual Komisi Nasi…

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berfokus pada hak korban untuk ditangani secara medis, psikis dan hukum. Diberikan perlindungan dari ancaman balik dari pelaku, stigma dari masyarakat dan dipulihk…