Pembentukan P2TP2A atau nama lainnya yaitu pusat pelayanan terpadu (PPT) sejak tahun 2002 merupakan respon Pemerintah Indonesia terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Keberadaan P2TP…
Selama ini APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) lebih mengutamakan perlindungan pelaku dibandingkan dengan korban. Padahal banyak sekali peremp…
Pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hakhak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of t…
Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2009
Kebenaran tentang rangkaian peristiwa September 1965 masih terselubung, dan berada di luar jangkuan laporan ini. Namun, Komnas Perempuan dapat menyatakan bahwa versi resmi dari kejadian 1965 tidak …
Untuk masa bakti Oktober 2003 hingga Oesember 2006, ada 18 anggota Komisi Paripurna yang terdiri dari 10 anggota yang melanjutkan masa bakti dari periode sebelumnya dan 8 anggota baru yang mulai be…
Laporan Magang universitas Tarumanagara Kerja-Kerja Redaksi di Komnas Perempuan
Laporan magang universitas Tarumanagara dengan judul Aktivitas Tim Komunikasi Komnas Perempuan Dalam Mempertahankan Citranya tahun 2016
Diskriminasi berbasis jender merupakan salah satu modus operandi penyalahgunaan kekuasaan/korupsi, dengan menggunakan sarana paling efektif bentukan budaya patriarki yaitu status perkawinan perempu…
Komnas Perempuan dan Tiki Jaringan pembela HAM perempuan Papua (selanjutnya disebut Tiki) memulai suatu proses “menyiapkan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua ti…
Sebagai bentuk kesadaran pentingnya manajemen pengetahuan, Komnas perempuan telah menerapkan manajemen pengetahuan. hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai sistem manajemen pengetahuan. namun, ma…
Laporan Magang Internship At National Commission On Violence Against Women (Komnas Perempuan) tahun 2018
Laporan Magang Aktivitas Komnas Perempuan Mendukung Program Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan universitas tarumanagara program strata ilmu komunikasi tahun 2016
Komnas perempuan memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan dan merupakan hambatan yang bersifat stuktural …
Komnas perempuan mengembangkan berbagai kajian dan kurikulum pendidikan terkait isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan. komnas perempuan memberikan berbagai rekomend…
Persaingan pesan untuk dijadikan isuprioritas oleh media saat ini semakin gencar dilakukan oleh berbagai macam pihak,baik itu organisasi yang berorientasi profit maupun tidak. organisasi-organisasi…
Teori komunikasi massa bertujuan untuk mengingatkan pemahaman kita terhadap kinerja komunikasi massa. teori komunikasi mass berusaha untuk merumuskan dan menguji secara ilmiah berbagai macam fenome…
Penting bagi suatu komunitas yang mewadahi kaum perempuan yang memiliki tujuan untuk menangani kasus-kasus kekerasan untuk mampu mentransmisikan nilai yang dianut kepada setiap bagi anggota sehinga…
Laporan Komnas Perempuan Tahun 2010 ini merupakan laporan pertama kinerja Komisioner Periode 2010-2014. Prinsip kerja Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM (National Human Rights Institutio…
Dokumen kebijakan dan prosedur sistem teknologi informasi komnas perempuan ini disusun sebagai panduan pengguna dalam komnas perempuan dalam memanfaatkan sumber daya teknologi informasi di lingkung…