Globalisasi Alternatif Mengutamakan Rakyat Dan Bumi: Sebuah Dokumen Latar Bel…

Pada tahun-tahun sejak sidang raya terakhir dewan gereja se dunia di harare pada 1998, ketidakadilan dan ketidaksetaran telah mengambil bentuk-bentuk baru dan lebih agresif. semakin banyak orang ya…

World bank lending for small enterprises 1989-1993

The main objective of this report is to evaluate World Bank lending for small enterprises between FY89 and FY93, including both small and medium enterprises and microenterprises. There has been a m…

IHPSI Tahun 2016: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016

IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden da…

Perencanaan Keuangan Bagi Buruh Migran Perempuan

Pembicaraan mengenai uang selalu menjadi bahan diksuis yang tidak ada habisnya. Di Kota maupun desa tak henti-hentinya orang mencari cara untuk mendapatkan uang. Buruh migran juga memiliki alasan y…

Laporan Keuangan Badan Lainnya: untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013 …

Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali …

Profil Badan Lainnya dalam Kerangka Keuangan Negara Tahun 2012

Berdasarkan penelitian atas peraturan perundang-undangan terkait pembentukan lembaga pemerintah, sampai degan tahun 2012 Kementrian Keuangan mengidentifikasi sebanyak 96 Badan lainnya. Terkait deng…

Kajian tentang sistem pemerintahan desa dalam perspektif UU no.6 tahun 2014 t…

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis langkah yang diambil pemerintah Provinsi/ Kabupaten menyediakan dukungan dana untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa bagi …

Mengelola Legal Clinic: Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus untuk …

Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keua…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

48 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

INA I.85 IND u

Papua : Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik

Edition

-

ISBN/ISSN

9793570229

Collation

xxiii, 112p. : ill. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

INA.II.01.04 UMA p

Pegunungan Bintang Menata Keuangan Daerah Mengejar Ketertinggalan

Edition

-

ISBN/ISSN

9793570202

Collation

xvi, 100 p. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

INA.II.01.04 SAR p

Analisis Bursa Efek

Edition

-

ISBN/ISSN

9796051338

Collation

xiv, 169p. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.V.109 SJA a

Analisis Anggaran Negara: Prioritas, Realisasi dan Strategi Menuju Transparansi

Edition

-

ISBN/ISSN

ISBN 979-95911-7-1

Collation

ii, 52p. ; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

INA II.01.03 ARI a

Politik Uang: Pengaturan dan Keterbukaan Publik Keuangan Politik di Indonesia…

Pada tingkatan umum, keuangan politik ada di irisan antara berbagai aspek penting kehidupan politik. Pemilu yang adil dan bebas, politik demokratis, pemerintahan yang efektif, dan korupsi seluruhny…

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerin…

Perencanaan Keuangan Bagi Buruh Migran Perempuan

Pembicaraan mengenai uang selalu menjadi bahan diskusi yang tidak ada habisnya, Dikota maupun didesa.untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.Dampak positif migrasi bagi buruh migran antara lain bel…

Anggaran dasar komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

18 hal ; 30 cm

Series Title

-

Call Number

KP.IV IND a

Studi dampak advokasi anggaran berkeadilan gender

Advokasi anggaran berkeadilan gender merupakan program strategis untuk mendorong penerapan anggaran berkeadilan gender, baik di tingkat nasional maupun lokal, terbukti dengan munculnya beberapa reg…

Penyelenggaraan otonomi di Indonesia : dalam rangka sosialisasi uu no.32 tahu…

buku ini membahas tentang otonomi daerah ,pemerintah daerah,administrasi negara,pendapatan pemerintah serta pembentuakan daerah dan khawasan khusus dan prinsip negara kesatuan dan pembagian daerah

Mengenal lebih dekat BPK : sebuah panduan populer

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

INA.II.31.0301 ADE m