Buku ini mengulas secara mendalam eksistensi dan relevansi 96 pasal hukum adat yang dihasilkan dari kesepakatan historis Rapat Damai Tumbang Anoi tahun 1894 dalam konteks kehidupan masyarakat Dayak…
Buku III dari Rancangan RKP Tahun 2013 ini menguraikan strategi pembangunan nasional dengan pendekatan kewilayahan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mempercepat pertumbuh…
Buku II dari Rancangan RKP Tahun 2013 merinci penjabaran operasional dari prioritas nasional ke dalam berbagai bidang pembangunan sektoral dan lintas sektor. Dokumen ini memfokuskan strategi pada a…
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 Buku I: Tema, Prioritas Pembangunan, dan Kerangka Ekonomi Makro membahas arah kebijakan pembangunan nasional Indonesia tahun 2013 yang difokuskan…
Buku Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI membahas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem Negara Kes…
Buku ini menganalisis urgensi proporsionalitas dalam pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah sebagai upaya memperkuat integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indones…
Keseimbangan antara kebebasan sipil dan tanggung jawab kolektif adalah kunci utama bagi keberlanjutan demokrasi inklusif di Indonesia. Negara harus hadir sebagai fasilitator kebebasan sekaligus pen…
Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat merupakan hak konstitusional fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945, namun pelaksanaannya tidak bersifat mutlak kar…
Dokumen ringkasan eksekutif yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bersama Universitas Andala…
Dokumen yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Andalas tahun …
Buku yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia t…
Dokumen ringkasan eksekutif yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Univer…
Buku ini membahas upaya sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik, aparat peneg…
Jurnal Analisis Sosial: Antara Informalisasi, Jaminan Sosial, dan Pengorganisasian Buruh mengkaji perubahan struktur ketenagakerjaan yang ditandai oleh meningkatnya kerja informal serta implikasiny…
Jurnal Teropong dengan tema “Konsumen adalah Raja…???” mengkaji secara kritis konsep dominan tentang kedaulatan konsumen dalam sistem ekonomi dan pasar. Melalui analisis sosial dan kebijakan,…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum nasional yang mengatur pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak anak sebagai bagian dari …
“Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI” merupakan kumpulan materi visual yang disusun untuk mendukung program sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar N…
Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kompilasi regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, struktur, serta tata kerja Ma…
Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE memuat analisis kritis dan rekomendasi masyarakat sipil terkait urgensi revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektr…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksanaannya mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas sebagai badan huk…