Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban…

Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas sudah relatif lama menjadi kepedulian Komnas Perempuan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) K…

6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Kenali dan Pahami (Edisi Pol…

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasikan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan pembaharuan hukum yang meliputi kekhususan delik…

6 KEUNGGULAN MUATAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Sejalan dengan tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka berikut adalah enam (6) elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sekaligus merupakan keunggulan muatan RUU Penghapusan Keker…

Infografis RUU KUHP: Mewujudkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Men…

nfo Grafis ini dikembangkan sebagai materi kampanye, yang bertujuan agar Publik mengenal dan memahami Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ramah gender, dan mencegah krimin…

Sistem Penerimaan Pengaduan Komnas Perempuan

Setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan …

Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan. Sebuah Resource Book Untuk Praktisi

Sejak tahun 2000, Indonesia telah memiliki peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggara…

Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam mengkaji Lapora…

Edition

2012

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

-

Call Number

-

Laporan Perkembangan Perumusan RUU Pengahapusan Kekerasan Seksual Komisi Nasi…

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berfokus pada hak korban untuk ditangani secara medis, psikis dan hukum. Diberikan perlindungan dari ancaman balik dari pelaku, stigma dari masyarakat dan dipulihk…

Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2007-2009. Pelemba…

Laporan ini berisikan lima bagian utama. Pertama, pandangan dan analisa Komnas Perempuan tentang realita KTP dan pelanggaran HAM perempuan yang krusial di Indonesia sepanjang tahun 2007-2009. Kedua…

Seri Dokumen Kunci 1 : Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap …

Tragedi Mei 1998, termasuk kekerasan seksual yang terjadi merupakan gorensan penting dalam sejarah kehidupan berbangsa di Indonesia. Komnas Perempuan menganggap bahwa dua dokumen resmi tentang trag…

Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan : Pengalaman Forum Belajar Bersama…

Selama ini banyak lembaga yang telah bekerja untuk mengadvokasi perempuan korban kekerasan dengan berbagai cara dan pendekatan. Namun tidak jarang dalam perjalanannya mengalami berbagai hambatan, b…

CATAHU 2015 : Negara Segera Putus Impunitas Pelaku, Jakarta, 6 Maret 2015

Data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014 bersumber dari data kasus yang ditangani dan diterima dari sejumlah 191 lembaga-lembag…

Modul Pelatihan Untuk Pelatih. Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Pere…

Edition

2006

ISBN/ISSN

979-98223-9-4

Collation

41 hlm; 25 cm

Series Title

-

Call Number

KP XI

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU PKDRT : Aspek Pencegahan

Instrumen dalam aspek pencegahan, terdiri dari monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan/upaya pencegahan, materi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang pencegahan KDRT, dan kampanye penceg…

Layanan Terpadu : Pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan. Hasil Pemantau…

Buku hasil Pemantauan ini mencoba memotret akses kepada lembaga pengada layanan dari perspektif korban, sebagai modalitas untuk membangun perlindungan korban. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan …

Menata Langkah Dalam Ketidakpastian : Menguatkan Gerak Juang Perempuan di Mas…

Kajian yang dilakukan menunjukkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai kebijakan kunci dalam penanganan pandemi, menjadi konteks yang mempengaruhi narasi kerentanan perempuan …

Saatnya Meneguhkan Rasa Aman. Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kek…

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab etis Komnas Perempuan dan untuk memperingati 10 tahun Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan membentuk Pelapor Khusus tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dam…

Anyam Noken Kehidupan : Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekeras…

Komnas Perempuan dan Tiki Jaringan pembela HAM perempuan Papua (selanjutnya disebut Tiki) memulai suatu proses “menyiapkan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua ti…

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang…

Lahirnya UU nomor 23/2004 tentang PKDRT merupakan langkah maju bagi perlindungan korban KDRT. Fakta dilapangan menunjukkan kasus kekerasan kekerasan dalam rumah tangga menunjukan peningkatan yang s…

Layanan Terpadu Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan …

Disadari bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan harus melibatkan semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah. Jalinan kerjasama yang saling menguatkan akan sangat memba…