Laporan independen ini disusun oleh koalisi perempuan indonesia untuk keadilan dan demokrasi. secara khusus laporan ini mengangkat situasi perempuan pedesaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam p…
Politik hukum, dikatakan sebagai suatu proses karena terkandung tahapan-tahapan dalam pembuatan dan pembangunan hukum. politik hukum berkaitan dengan produk karena tahapan tersebut akan melahirkan …
Konsep Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Masa Depan Pada akhirnya, hakekat penghapusan kekerasan seksual yang komprehensif perlu meliputi empat hal. Yaitu: Pencegahan (primary pr…
Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. hanya, walaupun UUD 1945 telah menekankan hak ini sebagai salah satu hak konstitu…
buku ini ditulis berdasarkan laporan keenam organisasi(LRC-KJHAM,APM-Jambi,WCc Palembang,SPI Labuhan batu,SPEK HAM Solo,UPIPA Wonosobo),wawancara langsung dan dokumentasi untuk memotret dinamika,up…
Buku ini terbagi menjadi 3 bagian, bagian pertama "Perempuan dalam dunia patriarki" yang membahas bagaimana posisi perempuan ditempatkan dalam masyarakat. Kedua "Perempuan dalam belenggu kekerasan"…
Konferensi ke-3 yang diselenggarakan pada tahun 2017 merupakan bagian dari upaya Komnas Perempuan membangun pengetahuan publik tentang kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, dan mendo…
Dalam Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) para perempuan akademisi, aktivis, maupun birokrat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam semangat keterbukaan dan pemahaman bahwa perempuan seba…
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasikan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan pembaharuan hukum yang meliputi kekhususan delik…
Sejalan dengan tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka berikut adalah enam (6) elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sekaligus merupakan keunggulan muatan RUU Penghapusan Keker…
Disadari bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan harus melibatkan semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah. Jalinan kerjasama yang saling menguatkan akan sangat memba…
CATAHU 2019 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang marital rape (perkosa…
Komnas Perempuan membuat peta jalan untuk agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan niat membangun wawasan yang panjang dan strategis ke depan, serta atas dasar tanggung jawab untuk me…
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang…
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, d…
Dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhad…
Masyarakat tanpa kekerasan yang aman, adill, demokratis, sejahtera, berkeadilan gender, berwawasan lingkungan dan menjunjung hak asasi manusia perempuan dan laki-laki dapat dicapai melalui sikap da…
Konstruksi sosial yang menempatkan posisi perempuan secara tidak setara dengan laki-laki merupakan akar timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan pengalaman panjang bekerja dengan mitra o…
Sejak dua tahun lalu berbagai organisasi kemasyarakatan bekerjasama dengan sektor-sektor pemerntahan dengan dukungan beberapa organisasi Internasional telah mengambil inisiatif untuk merencanakan s…