Legislasi Indonesia: Kebijakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lembaga…

Kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan. lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam mendorong perkembangan ekonomi. cepat atau lambatnya gerak maju ekonomi suatu …

Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidan…

Pada tanggal 19 April 2007, pemerintah mengesahkan UU No.21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. UU ini merupakan produk hukum yang cukup komprehensif, karena tidak hanya mem…

Buku Pedoman Melakukan Identifikasi dan Penanganan Awal Terhadap Korban Tinda…

Perdagangan orang akhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. konsep dasarnya adalah pemindahan manusia (perempuan dan anak) dari seorang ke orang lai…

Buku Pintar Tanya Jawab: Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana…

TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam UU sepanjang ditentukan dalam UU ini.

Pengaturan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Tindak Pi…

Tindak pidana asusila terhadap anak kandung secara tereksplisis rumusannya di KUHP terdapat dalam Pasal 294 (1), namun memiliki persyaratan batas umur pada korbannya. Berkaitan dengan materi yang d…

Kajian terhadap Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dengan Tipu Muslihat di In…

Penelitian ini membahas mengenai kemmapuan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang ada saat ini mengakomodasi perkosaan dengan tipu muslihat serta politik kriminal di Indonesia ke dep…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tatacara d…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut. Ketigapuluh ben…

Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Persp…

Kebijakan rehabilitasi justru seringkali diberikan pada tahap penyelidikan yang dilakukan kepolisian maupun badan Narkotika Nasinonal Pronvinsi melalui pendekatan humanis pada anak pelaku tindak pi…

Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan

Dalam buku yang berisi hasil pemantauan peradilan ini dapat ditemukan bagaimana sikap dan pandangan para penegak hukum terhadap perempuan, perempuan sering harus berhadapan dengan pertanyaan- perta…

Workshop on Facilitating Understanding of the ASEAN Convention against Traffi…

Tujuan dari instrumen hukum regional ini adalah untuk secara efektif mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, memastikan hukum yang adil dan efektif bagi pelaku per…

Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing

Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia adalah pelanggaran Visa seperti sudah lewat batas berlaku, penyalahgunaan visa dsb. Hal ini perlu dilakukan penegakan hukum ter…

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak: dengan perspektif gender…

Bagi banyak orang di Indonesia, disabilitas dipandang sebagai persoalan individu semata, akibat dari kondisi tubuh dan pikirannya (Salim, 2016, p. 134). Difabel juga digolongkan menjadi penyandang …

Tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam berbagai undang-und…

Dalam rancangan KUHP seluruh peratruan tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tersebar di beberapa undang- undang sektoral dikodifikasi dalam satu kitab. Sejumlah kajian memperlih…

Jurnal kriminologi indonesia : the indonesia journal of criminology

Yang diterima : Vol. 1 no.III juni 2001, vol.2 no. I januari 2002, vol.2 no. II januari 2002, vol.3 no.III september 2004, vol. 4 no. I september 2005.

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Trafiking )

Edition

Februari, 2009

ISBN/ISSN

978-979-3519-89-0

Collation

vii, 213p. ; 21cm

Series Title

-

Call Number

INA.I.12.04. FOK u

Tindak pidana hak asasi manusia dalam RKUHP

Salah satu kejahatan yang akan dimasukkan kedalam RUU KUHP adalah tindak pidana hak asasi manusia yang meliputi tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana dalam masa …