Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Yang diterima : Jilid 1 tata negara, perdata, dagang, pidana Jilid 2, Imigrasi/ kependudukan, agraria, perhubungan, perburuhan, perpajakan, administrasi Jilid 3 pedoman, topik, indeks.

Nanggroe : Jurnal Hukum Tata Negara

Yang diterima vol. 2 agustus 2013

Laporan Penilaian Tata Pemerintahan Negara Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 165p. ; 20cm.

Series Title

-

Call Number

INA.IV.50 ADB l

Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen

Membahas ilmu negara khusus secara kontekstual, tanpa kehilangan kekuatan pendekatan historis-logis sebagaimana menjadi karekter pengjaran ilmu negara sebelumnya. Kontekstualitas di sisni dibutuhka…

Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah konstitusi

Buku ini buku pertama yang secara sistematis menguraikan kebebasan Berserikat, partai politik dan pembubaran partai politik diberbagai negara dan kasus-kasus pembubaran partai politik di Indonesia …

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Disadari bahwa buku mengenai apa saja yang berkenan dengan buku Hukum Tata Negara, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat positif, sangat terasa kurang di Indonesia. Terlebih lagi, buku-buku…

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

buku ini membahas tentang lembaga negara dan menyusun kategorisasi lembaga-lembaga negara untuk menentukan kedudukan dan meletakkan masing-masing lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita.Sem…

Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono

Diktat ini adalah himpunan kuliah "Ilmu Negara" yang diberikan oleh Bapak Padmo Wahjono, SH kepada Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia Jakarta, tingkat persiap…

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini merupakan tulisan yang dilansir dalam alur substansi yan gmerupakan perwujudan kontoversi pendapat dari para ahli hukum Indonesia yang selamaini belum terungkap secara transparan, relevan,…

Hukum tatanegara: sifat serta tata cara perubahan undang-undang dasar negara …

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Studi Hu…

Hukum tata negara Indonesia

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, baik sebclum maupun sesudah UUD tersebut diubah. Ada 27 tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Pem…

Hukum tata negara indonesia

Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu pr…

Gagasan amandemen UUD 1945 dan pemilihan presiden secara langsung: sebuah dok…

Pada dasarnya, amandemen konstitusi merupakan tuntutan utana gerakan reformasi yang dilatarbelakangi oleh kehendak mulia untuk mengoreksi dan membenahi segala bentuk penyelewengan dalam system dan …

Pokok-pokok hukum tata negara

Keterhubungan antara hukum sebagai aturan yang memberikan cakupan dan batasan bagi tindakan-tindakan masyarakat dan politik sebagai sebuah aktivitas/tindakan yang bergerak dalam dimensi otoritas da…

Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor

UANG adalah segalanya di republik ini. Segala hal dari kebijakan publik tercemar dengan praktik kotor mencari uang secara tidak halal. Tidak ada lagi perbaikan demi kesejahteraan rakyat banyak. Mel…

Hukum tata negara, kewarganegaraan, & hak asasi manusia: (memahami proses kon…

Didalam sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, ternyata proses konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara Negara.Namun demikian sangat disayangkan, proses terseb…

Gagasan amandemen UUD 1945 : suatu rekomendasi

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mengenal tiga konstitusi yang pernah diberlakukan : UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), dan Undang-Undang Dasar Sementara 19…

Hukum tata negara republik Indonesia 1

Fondasi penting dinamisasi ketatanegaraan tersebut adalah reformasi konstitusi yang memungkinkan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan perubahan, jumlah butir ketentu…

Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan

Gejolak dan perubahan dalam tata kenegaraan di Indonesia berlangsung sangat cepat dan dinamis. Mulai dari soal presiden yang efektif, kabinet, pemilihan umum yang demokratis, urgensi amandemen kons…

Laporan tahunan : Memacu pembaruan tata pemerintahan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

80 hlm. : ilus. ; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.IV.50 MAR l