Manual Pelatihan HAM Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM merupakan panduan pelatihan yang disusun untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam …
Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa merupakan panduan praktis yang disusun untuk membantu aparatur desa dan pemangku kepentingan lokal dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemban…
Pertalian Baru Atas Kekuasaan, Rakyat dan Politik mengkaji dinamika hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan praktik politik dalam konteks perubahan sosial dan demokratisasi. Buku ini membahas ba…
Buku Panduan: Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif Melalui Kajian Kasus-Kasus merupakan panduan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan perempuan anggot…
Buku Panduan Pengawasan Keuangan Daerah: Wawasan dan Instrumen Monitoring Keuangan Daerah adalah referensi praktis yang dirancang untuk membantu aparat pemerintahan, legislatif daerah, auditor, ser…
Buku Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung-Gugat Tata Pemerintahan Desa menyajikan panduan pembelajaran dan praktik untuk mendorong penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan Anggaran…
Jurnal Wacana: Demokratisasi atau Kenapa Demokrasi Itu Buruk mengajukan telaah kritis terhadap konsep dan praktik demokrasi dengan menyoroti paradoks, kelemahan, dan dampak negatif yang muncul dala…
Jurnal Teropong: Komisi Anti Korupsi mengkaji peran, kewenangan, dan tantangan lembaga pemberantasan korupsi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Jurnal in…
Jurnal Teropong dengan tema The President mengkaji posisi dan peran presiden dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia dengan menyoroti relasi kekuasaan, kepemimpinan, dan akuntabilitas. Me…
Komik Ketika Laba-laba Hendak Menjaring Elang: Studi Kasus Perlawanan Rakyat Desa terhadap Korupsi mengangkat kisah perjuangan masyarakat desa dalam melawan praktik korupsi yang merugikan kepenting…
Komik Musrenbang: Dari Kitong untuk Kampung menggambarkan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai ruang partisipasi warga dalam menentukan arah pembangunan kampung. Melalui c…
Buku Pegangan: Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan panduan teknis dan substantif bagi perancang regulasi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, dan berk…
Buku Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance membahas upaya pembaruan birokrasi sebagai prasyarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Buku ini mengkaji konsep, kebijakan,…
Buku Ombudsman Kota Makassar: Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah sebagai Bagian dari Pembangunan Lembaga Pengawasan di Indonesia mendokumentasikan dan menganalisis pengalaman pembentukan serta…
Buku Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance mengkaji konsep dan praktik pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan sebagai fondasi tata kelo…
Buku Pemberdayaan Hukum untuk Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Mengurangi Kemiskinan menyoroti peran strategis hukum sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi. Buku i…
Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998–2003 merupakan dokumen strategis pemerintah yang memetakan langkah-langkah konkret dalam pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM pasca…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertan…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuat arah kebijakan,…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 mengatur arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 sebagai penjabar…