upaya untuk memberikan penguatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam tahun-tahun mendatang merupakan langkah yang tidak dapat ditawar-tawar
Ini adalah laporan peratanggungjawabam kerja komnas perempuan yang kedua. laporan pertama dibuat pada tahun 2001, tiga tahun setelah komnas nasional ini didirikan. kali ini, pertanggungjawaban komn…
Perjuangan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas masih jauh dari harapan. Negara masih belum maksimal dalam upayanya melaksanakan kewajiban HAM-nya untuk penyandang disabilitas. Beragam hak…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mungkin satu-satunya Undang-Undang yang memiliki perdebatan panjang dalam proses pembentukannya. Salah satu isu penting dalam pembaharusn KUHP Nasional adala…
RKUHP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Tidak adanya definisi mengenai rahasia negara akan membuka kemungkinan adanya multi penafsiran. Sementara itu secara kesel…
Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, baik sebclum maupun sesudah UUD tersebut diubah. Ada 27 tulisan yang dihimpun dalam buku ini. Pem…
Hukum Tata Negara merupakan pengetahuan ilmiah, karena kebenaran yang dihasilkan bukanlah kebenaran yang diproduksi dari hasil “opini”, bukan juga berupa “keyakinan”. Ia diperoleh melalu pr…
Reformasi hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan agar lebih baik, transparan dan tanggap terhadap peran publik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Agenda pembangunan …
Gejolak dan perubahan dalam tata kenegaraan di Indonesia berlangsung sangat cepat dan dinamis. Mulai dari soal presiden yang efektif, kabinet, pemilihan umum yang demokratis, urgensi amandemen kons…
Latar belakang Indonesia dimana baik formal maupun informal belum berhasil menghadirkan keadilan bagi kelompok masyarakat miskin, dan strategi pembaruan hukum yang seperti apakah yang kiranya dapat…
Pasal 285 sampai dengan 288 KUHP menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan persetubuhan. Dalam perkembangan selanjutnya beberapa undang-undang khusus di dalam…