Teropong: Vol. 2 - Oktober 2014: Pembaharuan Hukum Acara Pidana
Judul: 1. Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2. Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP 3. Ketiadaan Proses Penyelidikan dalam RUU KUHA…
- Edition
- Vol. 2 - Oktober 2014
- ISBN/ISSN
- 1412-7288
- Collation
- 122 hlm; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Suara Pinggiran: RUU Cipta Kerja Untuk Siapa?
Suara pinggiran edisi 114 ini mengangkat tema RUU cipta kerja untuk siapa, tema yang saat ini sedang marak dan dikaji dan dibicarakan dan ini jadi kabar baik buat kelas pekerja karena lebih banyak …
- Edition
- tahun ke 30 no.114 januari-april 2020
- ISBN/ISSN
- 0853-8662
- Collation
- 48 hlm; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- IND R
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 Buku II: Prioritas Pemban…
Pembangunan berkelanjutan merupakan perwujudan prosespembangunan yang menyeluruh dengan memenuhikebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Dalammewujudkan keberlanjutan tersebut, diperlukan 3 kun…
- Edition
- Buku II
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 480 hlm; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- IND R
Panduan Penyusunan: Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan R…
Salah satu fungsi DPR dan DPRD adalah fungsi legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan. peraturan daerah adalah perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDdi tingkat provinsi dan kabup…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 107 hlm; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.04 PAL P
Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 60 hlm; 24 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- KP XII IND k
Materi-materi yang berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang kebebasan…
Terdiri dari enam bagian. Pertama Pemahaman. Kedua RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (usul inisiatif DPR). Ketiga RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (dirumuskan ol…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 400-450p. ; 30cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- INA.II.24 DPR m
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography