Buku ini menyajikan hasil penelitian mengenai kebutuhan informasi bagi tenaga kerja migran Indonesia dengan mengambil studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Riau. Publikasi ini m…
Buku ini membahas potensi ancaman konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) terhadap integrasi nasional dengan menyoroti konsep dan implementasi kewaspadaan nasional dalam menjaga persatua…
Buku ini merupakan kompilasi materi dan makalah yang disampaikan dalam seminar nasional mengenai kesetaraan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan. Isinya membahas prinsip akses terhadap kea…
Buku ini mengkaji efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyediaan aksesibilitas dalam lalu lintas dan transportasi umum bagi penyandang disabilitas. Isinya membahas s…
Buku ini mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang perkawinan telah diterapkan secara efektif dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk menikah dan membentuk keluarga. Isi…
Buku ini menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas telah diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Isinya membahas ket…
Buku ini mengulas perkembangan dan kerangka hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas. Isinya m…
Panduan Penyusunan: Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender merupakan pedoman yang disusun untuk mendukung anggota DPRD dan pemangku kepentingan terkait dalam meran…
Buku Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah adalah referensi yang dirancang untuk membantu anggota DPRD, aparatur pemerintahan, akademisi, dan masyarakat sipil memahami secara jelas …
Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah disusun sebagai referensi praktis bagi anggota DPRD, perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memahami seluruh tahapan proses peran…
Jurnal Teropong: Perlindungan Saksi dan Korban, yang Dinanti membahas urgensi dan perkembangan sistem perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia sebagai bagian penting…
Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 3, September 2006 memuat kajian-kajian mengenai dinamika ketatanegaraan Indonesia pada masa awal pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Melalui analisis hukum tata n…
Jurnal Konstitusi Vol. 4 Nomor 2, Juni 2007 memuat kajian-kajian hukum tata negara dan konstitusionalisme yang menyoroti perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang …
Komik Panduan Pemantauan Legislasi disusun sebagai media edukasi untuk membantu masyarakat memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta peran warga dalam melakukan pemantauan legi…
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 mengatur mekanisme koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan …
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Undang-Undang Ketenagakerjaan Edisi Revisi 2010 memuat ketentuan komprehensif mengenai hubungan kerja di Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 beserta penyempurnaan regulasi dan peraturan pela…
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata cara, asas, dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, peng…
Buku ini menguraikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang men…
Dokumen ini memuat ketentuan lengkap mengenai Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 yang mengatur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pramuwisma melalui pe…