This Practical Guide was developed in the context of the OHCHR Treaty Body Capacity Building Programme, established by General Assembly Resolution 68/268 to support States parties in building their…
Komnas HAM bersama komnas perempuan, KPAI, LPSK, dan Ombudsman RI melakukan peningkatan kapasitas bagi staf-stafnya dalam pemantauan tempat-tempat penahanan melalui kerjasama untuk pencegahan penyi…
Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi adalah hak asasi manusia yang hakiki, yang tercermin dalam larangan internasional atas pendentensian sewenang-wenang, dan didukung oleh hak atas kebebasan …
Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat dan muncul di saat yang tepat untuk kawasan Asia Tenggara. Dampak terbesar dari pengurangan risiko penyiksaan terdapat dalam tindakan-tindakan yang me…
kit kampanye dan video pelatihan ini dibuat sebagai alat pendidikan yang efektif bagi institusi untuk berjuang menghapuskan trafiking. di dalam kit terdapat modul pelatihan video yang mudah digunak…
Skripsi ini membahas tentang konstruksi hukum perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT. Konstruksi hukum terhadap perempuan pelaku pembunuhan suami pelaku KDRT yang bias gender adalah bentuk o…
Kertas kebijakan yang disusun oleh komnas HAM, Komnas perempuan, LPSK, Ombudsman RI dan KPAI ini menjelaskan berbagai fakta dan temuan praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang wenag di tempat taha…
Buku ini mencatat beberapa kisah tentang :bergerak, berusara dan berjuangnya" kaum perempuan desa, melalui organisasi perempuan, yang sesungguhnya menjadi bagian dari upaya menegakkan dan membela H…
Indonesia adalah negara dengan berbagai perpaduan, yaitu sebagai negara multi-ras, multi-budaya, multi-agama, dan multi-bahasa. Sejak kemerdekaan pada 1945, seluruh masyarakat dan kelompok etnis di…
Hak asasi manusia telah menjadi milik manusia sejak terlahir di dunia, bahkan sebagian pihak berpendapat bahwa sejak di dalam kandungan. Jadi HAM secara inheren bagian dari manusia itu sendiri. Buk…
Penulisan dari laporan ini memiliki tujuan sebagai bahan advokasi KontraS guna mendorong agenda akuntabilitas negara untuk menyelesaikan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Pada peringatan tahun ini, dan sekaligus perayaan 30 tahun perlawanan atas praktik penyiksaan global, beberapa lembaga HAM internasional bahkan telah mengeluarkan laporan-laporan global guna mendu…
UUD HAM 1999 - UU RI No. 39 Th. 1999 dilengkapi dengan Keppres RI No. 50 Th, 1993, UU RI No. 05 Th. 1998, Keppres RI No. 181 Th. 1998
Penerbitan ringkasan eksekutif ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkan memori kolektif kita atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi. Agar kemudian penyelesaian atas pelanggaran ini me…
Laporan ini ditujukan sebagai data dan analisis pada Special Rapporteur PBB mengenai situasi buruh migran Indonesia. Termasuk di dalamnya informasi mengenai kejadian, asal-usul serta akibat penyiks…
Menulis tentang Rohingya adalah suatu kewajiban sejarah. Karena, etnis minoritas Myanmar yang tertindas berpuluh-puluh tahun di negerinya sendiri ini disebut oleh Medicine Sans Frontiers (MSF) seba…
Praktek penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia telah berlangsung ribuan tahun lamanya. Dari masa kedikdayaan kekaisaran R…
Sepuluh tahun setelah ditandatanganinya Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No 5 tahun 1998, ternyata penyiksaan masih juga terjadi di Indonesia, bahkan di daerah konflik Aceh dan Papua. Penyiksaan…