Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia Terdapat terdapat pula korelasi yang positif antara mekanisme pengadilan, baik yang dibentuk olehkomunitas internasional maupun ole…
Pada tanggal 19 April 2007, pemerintah mengesahkan UU No.21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. UU ini merupakan produk hukum yang cukup komprehensif, karena tidak hanya mem…
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlin…
Penulisan dari laporan ini memiliki tujuan sebagai bahan advokasi KontraS guna mendorong agenda akuntabilitas negara untuk menyelesaikan kasus-kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia adalah pelanggaran Visa seperti sudah lewat batas berlaku, penyalahgunaan visa dsb. Hal ini perlu dilakukan penegakan hukum ter…
Melalui penyikapan yang lugas dan tegas, sukses Editorial Media Indonesia dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia kini justru berada pada titik perbatasan yang sangat menentukan, yaitu sejauh mana…
Fenomena penegakan hukum tersebut akhirnya membuahkan suatu pertanyaan. Apa sebenarnya yang salah dengan hukum di Indonesia? Seolah hukum tidak bermanfaat sesuai fungsinya, memberikan rasa aman dan…
Latar belakang Indonesia dimana baik formal maupun informal belum berhasil menghadirkan keadilan bagi kelompok masyarakat miskin, dan strategi pembaruan hukum yang seperti apakah yang kiranya dapat…
Yang diterima : Vol. 1 no.III juni 2001, vol.2 no. I januari 2002, vol.2 no. II januari 2002, vol.3 no.III september 2004, vol. 4 no. I september 2005.