Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangk…

Pembagian mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan n…

Ringkasan Eksekutif: Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan…

Pembahasan mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat merujuk pada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti melalui pendekatan historis maupun pendekatan …

Legislasi Indonesia: Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melal…

Buku Panduan: Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pemenu…

Kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga saat ini masih menjadi salah satu problem utama HAM di Indonesia. Merujuk pada rekomendasi yang disampaikan oleh dewan HAM PBB tahun 2014, salah satu reko…

Panduan Upaya Memenuhi Kebutuhan Argumentasi Keagamaan dalam Perlindungan Hak…

Dengan metodologi yang kuat, buku panduan ini menawarkan cara pandang yang bijak, pemahaman dan argumen keagamaan yang progresif untuk menolak praktik kawin anak yang menimbulkan banyak mudharat na…

Laporan hasil penelitian dampak implementasi peraturan pemerintah nomor 38 ta…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 130 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.04 TIM l

Kamus hukum & glosarium otonomi daerah

Dengan banyaknya kepala daerah serta wakil kepala daerah baru, maka isu mengenai pemahaman peraturan perundang-undangan juga akan meningkat. Lingkup kerja para kepala daerah serta wakilnya akan sen…