KOMNAS HAM Bersama KOMNAS Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman RI sejak 2016 memiliki komitmen bersama untuk menginisiasi pembentukan mekanisme pencegahan penyiksaan nasional sebagai bagian dari ger…
Tercapainya kesetaraan gender merupakan salah satu tantangan dalam tujuan pembangunan indonesia. padahal, indonesia sudah memberikan jaminan untuk penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin…
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018: Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan …
Sebagai instrumen HAM, CRPD secara tegas mendudukkan disabilitas sebagai isu hak dan mengharuskan negara dan siapapun menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek setara dengan yang lain. seba…
IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden da…
Panduan ini memuat berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan peradilan, antara lain prinsip-prinsip pemantauan peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan, cara melakukan pemantauan, …
Indonesia adalah negara dengan berbagai perpaduan, yaitu sebagai negara multi-ras, multi-budaya, multi-agama, dan multi-bahasa. Sejak kemerdekaan pada 1945, seluruh masyarakat dan kelompok etnis di…
Dalam perspektif HAM, memiliki orientasi seksual berbeda adalah hak asasi manusia. Ia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Konstitusi, Universal Declaration on Human Rights, UU HAM, dan berb…
Ditengah wacana dan perdebatan besar dimana masih senantiasa disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap Perjanjian HAM Internasional (Pelanggaran terhadap…
Kekuasaan merupakan titik sentral dalam upaya advokasi. Ketika kekuasaan timpang dan bertumpu pada penguasa, dan bukan pada masyarakat, penguasa akan cenderung berupaya mempertahankan kekuasaan dan…
Pada peringatan tahun ini, dan sekaligus perayaan 30 tahun perlawanan atas praktik penyiksaan global, beberapa lembaga HAM internasional bahkan telah mengeluarkan laporan-laporan global guna mendu…
Pemenuhan hak dan perlindungan anak di era otonomi daerah dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang telah dirintis sejak tahun 2006 dan selanjutnya KLA telah direvitalisa…
Maksud dari petunjuk teknis ini adalah mengarahkan satuan pendidikan dalam mengembangkan rute aman selamat ke dan dari sekolah. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah setiap satuan pendidikan dapat…
Pelaksanaan pilkada di indonesia menjadi salah satu peristiwa yang ditunggu penduduk indonesia. hal ini dikarenakan seluruh penduduk dapat menentukan pilihan akan kepala daerah yang sesuai dengan h…
Buku hasil Pemantauan ini mencoba memotret akses kepada lembaga pengada layanan dari perspektif korban, sebagai modalitas untuk membangun perlindungan korban. Karena Komisi Nasional Anti Kekerasan …
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerima pengaduan dari perwakilan Komunitas Ahmadiyah Cianjur, Jawa Barat (tanggal 27 September 2005) tentang penyerangan oleh …
Jaminan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, secara normatif dapat dijumpai dalam konstitusi hasil amandemen keempat dan berbagai produk perundang-undangan turunannya. Atas nama…
Pemantauan HAM berbasis gender banyak menemui tantangan. Bagaimana melanjutkan hasil pantauan yang kerap jadi deretan rekomendasi ketika sudah disampaikan ke institusi-institusi yang diharap? Hasil…
Sepanjang 30 tahun sejarah migrasi pekerja Indonesia, kondisi dan posisi pekerja migran masih memprihatinkan. Persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Hampir dalam tiap tahapan migrasi ; masa rekru…
Discrimination, forced eviction and violence cannot be separated from the experience of IDP women in Aceh. At least 191 cases of human rights violations towards IDP women have been documented, name…