Jurnal Analisis Sosial: Demokratisasi Akar Rumput: Gagasan dan Praktik mengkaji konsep dan implementasi demokratisasi yang tumbuh dari tingkat komunitas sebagai alternatif terhadap pendekatan demok…
Jurnal Teropong: Politik Hukum dalam Rangka Unifikasi Pengadilan pada Masa Pasca-Kolonial membahas dinamika dan arah kebijakan hukum yang melandasi upaya penyatuan sistem peradilan setelah berakhir…
Buku Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah membahas perubahan kebijakan dan praktik pendidikan sebagai dampak penerapan otonomi daerah di Indonesia. Buku ini mengkaji pergeseran kewenan…
Buku Etnis Cina Indonesia dalam Politik mengkaji dinamika keterlibatan politik etnis Cina di Pontianak dan Singkawang pada masa awal Reformasi, periode yang ditandai oleh terbukanya ruang demokrasi…
Buku Cultural Media: Sekilas Langkah MRP mengulas peran dan inisiatif Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memanfaatkan media budaya sebagai sarana penguatan identitas, aspirasi, dan partisipasi masyar…
Buku Menggalang Perubahan: Perlunya Perspektif Gender dalam Otonomi Daerah membahas pentingnya integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dengan m…
Buku Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia mengkaji secara kritis praktik penerapan hukum syariah di Aceh dengan menyoroti berbagai bentuk pelanggaran hak asa…
Jurnal Perempuan 60: Awas! Perda Diskriminatif mengkritisi maraknya peraturan daerah yang bersifat diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan kelompok minoritas, dalam konteks otonomi daerah d…
Buku Membangun Otonomi bagi Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Perempuan mengulas pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengambil keputusan terkait tubuh dan kesehatan reproduksinya. Denga…
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daera…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertan…
Buku ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 atas pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan menguraikan latar belakang …
Buku “Pemekaran dan Otonomi Khusus Wilayah Papua: Kumpulan Perundang-Undangan” menghimpun secara sistematis berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) dan…
Buku Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 memuat ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-unda…
Kamus hukum atau glosarium adalah daftar istilah hukum yang tersusun secara alfabetis, berisi definisi istilah-istilah teknis, seringkali termasuk frasa bahasa Latin, untuk mempermudah pemahaman da…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Penjelasannya membahas ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka…
Buku Politik Ekonomi Peraturan Daerah tentang Usaha di Daerah: Temuan tentang Praktik Perpajakan dan Prosedur Perizinan dari Empat Kabupaten di Jawa Tengah dan Sumatera Barat mengkaji bagaimana keb…
Buku Fakta Pelanggaran HAM di West Papua: Kronik Kegagalan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memaparkan realitas pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Papua meskipun kebijakan otonomi …