Wacana dan peristilahan green constitution tidak dapat disangkal memang merupakan fenomena baru, baik didalam dunia praktek maupun dunia akademis, termasuk juga dikalangan para ahli hukum dan konst…
Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daer…
Pemilihan kepala daerah di Indonesia berkaitan dengan adanya sistem pemerintahan daerah sejak awal kemerdekaan pembentukan pemerintahan daerah sudah digagas sebagai implementasi dari konsep otonomi…
Program legislasi nasional yang telah disusun oleh DPR bersama dengan pemerintah. proglenas sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara …
Naiknya suhu bumi akan meningkatkan suhu permukaan laut. suhu bumi yang naik sebesar 1-3 derajat celcius akan mematikan kehidupan terumbu karang, menaikkan permukaan laut dan mengabrasi pantai pesi…
Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan tatanan hukum antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat …
Sesuai dengan amanat UUD RI 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melal…
Perkembangan teknologi informasi saat ini terjadi sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan hampir disemua bidang. perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem inf…
Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. secara keseluruhan UUD 1945 sebelum perubahan men…
MK lahir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping MA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945. dalam kedudukannya yang demikian, MK terikat pada pri…
Demos sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mendorong proses demokrasi dan penguatan hak asasi manusia di Aceh tahun 2005, dengan dukungan dari kementerian luar negeri Norwegia, melanjutkan progra…
Selama 2013, MK telah menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, dan memutus pe…
Penelitian ini mencatat telah adanya perbaikan mekanisme dan prosedur pembentukan UU melalui perbaikan Undang-undang No.10 Tahun 2004 menjadi Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per…
Pembahasan soal kualitas menjadi penting ketika memahami legislasi sebagai sesuatu produk politik yang tentunya sarat kepentingan.
Sudah jelas bahwa proses legislasi tidak semata soal hukum, tetapi juga soal politik. Untuk itulah, sejak awal Pusat studi hukum & kebijakan (PSHK) melakukan kajian dan advokasi untuk mendorong pem…
Women’s rights advocates in the United States have long argued that violence against women denies women equality and citizenship, but it took a movement of feminist activists and lawyers, beginni…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menjadi salah satu aktor penting dalam perjalanan bangsa ini, khususnya setelah era reformasi yang berlangsung sepuluh tahun lalu. Kewenangan …
PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada penelitian dan advokasi hukum dan kebijakan. Kegiatan seputar parlemen dan pembentukan peraturan p…
Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Hal tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disapritas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan…