Buku Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI membahas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem Negara Kes…
Buku ini menganalisis urgensi proporsionalitas dalam pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah sebagai upaya memperkuat integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indones…
Keseimbangan antara kebebasan sipil dan tanggung jawab kolektif adalah kunci utama bagi keberlanjutan demokrasi inklusif di Indonesia. Negara harus hadir sebagai fasilitator kebebasan sekaligus pen…
Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat merupakan hak konstitusional fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945, namun pelaksanaannya tidak bersifat mutlak kar…
Dokumen ringkasan eksekutif yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bersama Universitas Andala…
Dokumen yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Andalas tahun …