Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Pembangunan Manusia…

Komitmen untuk menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan harus tetap dijaga. Pengalaman dari banyak negara lain dan dari bangsa Indonesia sendiri membuktikan, hanya dengan keinginan dan…

Menghadirkan Hukum Pidana Nasional yang Melindungi Perempuan Korban Kekerasan…

Komnas Perempuan mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang memberikan pemulihan pada korban, melalui pengaturan tentang peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (lex specialis) di…

Buku saku untuk penegak hukum ; petunjuk penjabaran kekerasan psikis untuk me…

buku saku ini mencoba memaparkan : bentuk dan contoh-contoh kekerasan psikis serta dampaknya,panduan observasi dan wawancara untuk menggali dampak kekerasan psikis pada korban,sejumlah mitos dan fa…

Tindak pidana informasi rahasia dalam rancangan KUHP: ancaman bagi hak asasi …

RKUHP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Tidak adanya definisi mengenai rahasia negara akan membuka kemungkinan adanya multi penafsiran. Sementara itu secara kesel…

Tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam berbagai undang-und…

Dalam rancangan KUHP seluruh peratruan tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tersebar di beberapa undang- undang sektoral dikodifikasi dalam satu kitab. Sejumlah kajian memperlih…

Upaya memerangi praktik diskriminasi rasial melalui sarana hukum pidana : tin…

Sejak Indonesia meratifikasi International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination melalui Undang-undang nomor 29 tahun 1999, maka Indonesia mempunyai kewajiban yang bes…

Tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam RUU KUHP

Membahas mengenai tindak pidana Pornografi dan Pornoaksi yang ada dalam RUU KUHPidana sebagai salah satu tindak pidana yang berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Dibahas juga mengenai konse…

Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP : penyidikan dan penuntutan

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tidak pidana. sekaligus untuk memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk me…

Revisi KUHAP mengenai upaya paksa (2)

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 126 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.40 AND r

Menelisik pasal-pasal proteksi negara dalam RUU KUHP: catatan kritis terhadap…

Dari segi teknis perumusan pasal-pasal mengenai proteksi negara pada RUU KUHP rupanya tidak pula dirumuskan secara baik, sehingga pasal-pasal yang digunakan untuk melindungi kepentingan negara ters…

Tindak pidana hak asasi manusia dalam RKUHP

Salah satu kejahatan yang akan dimasukkan kedalam RUU KUHP adalah tindak pidana hak asasi manusia yang meliputi tindak pidana genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana dalam masa …